Panitia Khusus (Pansus) berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diduga ada “setan gundulnya”, dalam waktu dekat akan dibentuk oleh DPRD Banjar.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Banjar M Rofiqi didampingi Waket DPRD Banjar Akhmad Rizanie kepada Jurnalis, Senin (11/5/2020).
“Kalau saya istilahkan latar belakang pembentukan pansus RTRW ini ialah karena kami ada mendengar isu bahwa carut-marut zona dalam RTRW ini disebabkan adanya ‘setan gundul’ atau dugaan gratifikasi, sehingga zona yang asalnya respan air, malah menjadi perumahan. Parahnya, cuma orang tertentu saja yang bisa berinvestasi,” tukas Rofiqi.
Menurutnya, karena resapan air sudah didirikan perumahan, menyebabkan sejumah area pertanian menjadi sulit diberdayakan, karena sepanjang tahun menjadi terendam.
“Ini masalah tidak sesuai dengn ekspektasi dewan. Kalau memang aturan ya harus ditegakkan, jangan sampai cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tegas Ketua DPRD Banjar.
Lanjut Rofiqi, pihaknya akan mengawal sampai tuntas masalah ini, sebab negara harus jadi panglima.
“Kita akan telusuri kenapa sampai ada yang area perkantoran juga ada perumahan, juga yang awalnya area minapolitan bisa ada pengembangan yang lain. Ini seolah ada jual beli kebijakan. Kita tentu ingin daerah ini menjadi semakin baik, namun kalau ada permainan sangat menyayangkan,” tandasnya.
Sementara Akhmad Rizanie menambahkan, selain pansus RTRW, pihaknya juga akan membentuk pansus Covid-19 yang khusus mengawal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjar.
“Kita ketahui gugus tugas bertugas menangani wabah Corona. Namun, tentunya dalam menangani menggunakan dana yang besar. Nah, kita ingin penanganan bisa lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan. Makanya kita akan bentuk pansus Covid-19,” beber Rizanie.
Pansus Covid-19 itu, lanjut Akhmad Rizanie, untuk mengetahui sejauh mana pergeseran anggaran yang katanya tiap SKPD hingga 50 persen berhemat.
“Selain itu, soal insentif bagi para medis yang perlu transparansi, sebab ada juga dibantu dari pihak ketiga. Tentu sejauh mana pemanfaatan anggaran ke para medis ini. Kami juga meminta agar para jurnalis diperhatikan, karena mereka termasuk yang berjibaku dalam mengggali informasi maupun sosialisasi penanganan Corona ini,” ujarnya.
Baik Rofiqi maupun Rizanie kurang sepakat dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengingat ekonomi masyarakat akan sangat terpukul jika PSBB.
“Masyarakat kita kebanyakan masyarakat kecil yang tentu akan terpukul ekonominya jika dua atau tiga pekan tanpa berusaha. Kami pikir, PSBB kurang tepat diterapkan,” tambah Rofiqi.
