Setelah beberapa waktu Kabupaten Banjar mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan terkait beberapa warganya dinyatakan terkonfirmasi terpapar virus corona (covid-19).
Pemerintah Kabupaten Banjar pum mengeluarkan kebijakan berupa melakukan karantina kesehatan dan karantina rumah. Untuk karantina kesehatan, diperuntukan untuk masyarakat Kabupaten Banjar yang dalam masa Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan kriteria tertentu agar lebih efektif dan efisien dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Adapun Karantina rumah yang juga akan diberlakukan, terkait teknisnya masih dalam tahap koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Selatan yang memiliki kewenangan.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Banjar, Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar yang menangani Kesehatan dan sosial sangat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah tersebut.
Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Syarwani mengatakan,”bahwa tentang karantina wilayah kesiapan anggaran betul betul harus diperhitungkan, harus di cek ulang di setiap SKPD kalau itu memungkinkan. Yang jelas semaksimal mungkin masyarakat mendapatkan santunan,” ungkapnya
Politisi Partai Nasdem ini juga mengharapkan, agar kebijakan yang diambil juga tidak membuat masyarakat menjadi terbebani.
“Kalau Presiden kemarin sudah menggratiskan PLN, bagaimana dengan perusahaan PDAM intan Banjar, ini harus ambil bagian. 3 sampai 6 bulan kedepan harus ada keringanan untuk pembayaran, kalau bisa digratiskan untuk membantu perekonomian yang lagi tidak stabil seperti sekarang,” harapnya.
Selain itu, Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banjar Muhammad Zaini yang juga komisi IV menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar harus benar-benar menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang tidak terakomodir oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“Saat ini data untuk masyarakat miskin yang datanya ada di Dinas Sosial Kabupaten Banjar yang menerima Bantuan Langsung Tunai masih belum valid, masih ada masyarakat Kabupaten Banjar yang tidak terakomodir di data tersebut,” tambahnya
“Oleh Karena itu Pemerintah juga perlu mempersiapkan bantuan tersebut agar masyarakat mendapatkan bantuan secara merata bagi masyarakat miskin,” pungkasnya.
Sedikit mengulas, sumber penghasilan masyarakat sendiri ada berbagai macam, mulai dari pendapatan perhari, perminggu, hingga perbulan, untuk itu Pemerintah harus benar-benar memperhitungkan sedemikian rupa dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembatasan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, sehingga tidak terjadinya kesenjangan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
