Dalam upaya menanggulangi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba/narkotika, Pemkab Banjar telah mewacanakan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sejak 2017 lalu.
Tak hanya disitu, pada 2018 lalu pembentukan BNNK Banjar telah sampai pada pengusulan ke Kemenpan RB, bersama Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin, untuk dilakukan verifikasi.
Namun hingga saat ini, BNNK Banjar hingga kini masih belum terbentuk, lantaran pemerintah pusat masih melakukan moratorium terkait pembentukan BNNK se-Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Kamaruzzaman usai Rapat Dengar Pendapat Kesiapan Pembentukan BNNK Banjar pada Senin (21/6/2021).
“Kami bersama sebelumnya sudah mendatangi BNN pusat, kami mendapatkan informasi bahwa moratorium tersebut dilakukan untuk peninjauan kembali sekaligus mencari sampel di 10 kabupaten/kota yang akan membentuk BNNK. Mudah-mudahan, BNNK Banjar termasuk salah satu contoh BNNK untuk seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Kamaruzzaman menambahkan, Komisi I DPRD bersama berbagai unsur, baik dari pemerintahan hingga organisasi kemasyarakatan dalam RDP yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Banjar, Ahmad Zacky Hafizie sepakat dan mengharuskan terbentuk BNNK Banjar.
“Mengingat, kian maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, narkotika, serta zat-zat adiktif lainnya. Ditambah, kita pun sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar penegakan hukum yang melibatkan berbagai unsur, seperti Polres Banjar, Satpol PP, dan BNN,” tambahnya.
Kamaruzzaman memastikan Pemkab Banjar melalui Kesbangpol sudah menyiapkan apa-apa yang bakal dibutuhkan untuk mewujudkan BNNK Banjar.
“Semua mendukung dan setuju, karena situasinya sangat mendesak saat ini. Kami pun berharap proses administrasi pembentukan BNNK Banjar dalam bulan ini sudah dirampungkan,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Banjar, Aslam memastikan Pemkab Banjar siap mewujudkan pembentukan BNNK Banjar.
“Terus terang saja, untuk menanggulangi maraknya peredaran narkoba dan narkotika di Kabupaten Banjar, tidak ada kata lain lagi selain membentuk BNNK Banjar,” ujarnya.
Aslam menjelaskan pembentukan BNNK Banjar telah mendapat dukungan dari berbagai unsur baik kepolisian, BNN Provinsi Kalsel, tak terkecuali DPRD Kabupaten Banjar.
“Jadi, Pemkab Banjar harus melakukan gerak cepat, dan hari ini kita langsung action untuk melengkapi administrasi yang masih kurang, dan lain sebagainya. Terlebih, pembentukan BNNK Banjar ini, kita juga mendapat dukungan dari 3 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Banjar, yakni KNPI, NU, dan Karang Taruna, yang siap membackup kegiatan BNNK Banjar,” katanya.
Tak hanya dukungan dari berbagai pihak, Kesbangpol Banjar juga sudah menyiapkan bangunan untuk menjadi kantor BNNK Banjar nantinya, yakni di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, tak jauh dari SDN Internasional.
“Namun, setelah mendapat informasi bahwa BNN ingin mendirikan bangunan sendiri, kita pun sudah menyiapkan lahannya, di sekitar Kelurahan Jawa, tak jauh dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Intan Martapura sebagai alternatifnya,” sambungnya.
Aslam menyatakan pihaknya juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Mengingat, kabarnya kegiatan pembangunan gedung BNNK Banjar akan langsung dilakukan pusat.
“Terkait lahan, dan semua persyaratan administrasinya, sudah kami lengkapi. Tinggal menunggu dana hibah dari Pemkab Banjar saja lagi. Bahkan, terkait personel yang menjadi salah satu persyaratan pembentukan BNNK kini tengah dipersiapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Banjar,” pungkasnya.
