Menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI terkait rencana pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Banjar. Pemerintah Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyiapan jaring pengaman sosial saat pelaksanaan PSBB tersebut.
Rakor yang dilaksanakan di aula Barakat Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar ini, dipimpin oleh Sekretaris Daerah(Sekda) H.M Hilman dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra, Asisten Perekonomian Pembangunan, Kadinsos, Kadis TPH, Kadis Perikanan, Kadisperindag, Kepala BPKAD, Kepala Bappedalitbang, Kepala BPBD, Kadisnakbun dan sejumlah Camat yang ada di Kabupaten Banjar.
Sekda Banjar menginstruksikan kepada instansi terkait agar mengecek segala kesiapan dan kebutuhan, utamanya persediaan bahan pokok masyarakat apabila PSBB tersebut jadi diterapkan di Enam Kecamatan yang sebelumnya sudah diusulkan.
“Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk segera mengecek kesiapan bahan kebutuhan pokok, bagi wilayah yang akan diberlakukan PSBB nanti,”kata Hilman.
Dalam Rakor ini, juga diputuskan bahwa masyarakat yang saat ini terdata sebagai penerima manfaat jaring pengaman sosial ada sebanyak 30.100 warga.
“Kita sepakati untuk tahap awal agar semua bisa menerima bantuan dan jumlah ini akan aman,” ungkap Sekda Banjar.
Lanjut Hilman, melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Banjar, juga akan dievaluasi terkait sejauh mana efektivitas PSBB dalam menangani penyebaran covid-19.
“Satgas Gugus akan memfasilitasi kelancaran PSBB dan pendistribusian bahan pangan ke warga melalui jalur satu pintu, dan lebih tertibnya tetap dengan memberlakukan physical distancing,”ujarnya
Sebelumnya, Kabupaten Banjar telah mengusulkan penerapan PSBB Parsial di Enam Kecamatan, yakni Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, Martapura Kota, dan Martapura Timur.
