Beranda DPRD BANJAR RDP Perda Pendampingan Hukum,...

RDP Perda Pendampingan Hukum, Pembahasan Tekankan Kriteria Masyarakat Miskin

Terbaru

Raperda pendampingan hukum untuk masyarakat miskin atau kurang mampu kembali dibahas pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar Dengan eksekutif pada Senin (7/12/2020).

Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Banjar, Pribadi Heru Jaya RDP ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar Masruri, Satpol PP dan Dinas Sosial.

Ujar Ketua Komisi II Pribadi Heru Jaya menyampaikan Raperda inisiatif DPRD ini lahir karena banyak masyarakat miskin yang berkaitan dengan hukum dan perlu pendampingan.

IMG 20201207 WA0025

“Ini kepedulian pemerintah ingin kita hadirkan pada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, kami ingin perda ini selesai pada tahun 2020 ini. Karena ini penting sekali dan dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.

habarkalimantan

Selain itu, pihaknya juga membahas berapa untuk biaya pendampingan dan kriteria orang miskin yang bisa diberikan pendampingan hukum.

“Yang kita tekankan adalah kriteria orang miskin itu seperti apa, data valid orang miskin itu seperti apa, itu yang saat ini masih kita lakukan pembahasan, kita berharap yang mendapat pendampingan hukum itu adalah betul-betul orang yang membutuhkan,” ungkapnya.

Pribadi Heru Jaya menjelaskan hal ini perlu dilakukan karena Raperda ini jika sudah disahkan akan berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, apalagi bantuan hukum yang diberikan berupa Advokat professional.

IMG 20201207 WA0023

“Yang kita inginkan untuk pendampingan hukum ini adalah Advokat umum yang memenuhi kriteria seperti memiliki kemampuan beracara, terakreditasi dan memiliki kantor hukum sendiri,” terangnya.

Pendampingan hukum dengan advokat ini dilakukan sampai selesai, namun untuk lebih rinci hingga biaya akan diatur di perbup berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Raperda tentang Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Atau Kurang Mampu ini sendiri merupakan produk hukum yang diajukan berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Banjar.

Pembahasan Raperda ini dilaksanakan usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan eksekutif sepakat membahas Raperda ini ke tahap selanjutnya usai Rapat Paripurna DPRD Banjar pada 25 November 2020 yang lalu.

Raperda ini sendiri sudah mendapat jawaban dari Bupati Banjar dan mendapatkan tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Banjar atas jawaban Bupati Banjar.

Anggota DPRD Banjar Fraksi Gerindra, M. Syahrin mengatakan Raperda Pendampingan Hukum pada masyarakat miskin atau kurang mampu ini merupakan bentuk keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan mendapat kemudahan dan kesempatan yang sama.

“Kendala bagi masyarakat miskin saat ini adalah besarnya biaya jasa advokat, sehingga akses ke bantuan hukum cukup sulit didapatkan masyarakat kurang mampu. Dengan adanya Perda ini, kita berharap masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis sesuai asas kesamaan hukum,” katanya.

Demikian pula dengan Anggota DPRD Banjar Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, Soraya yang mengungkapkan Raperda ini dapat membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan jaminan hukum.

“Saat ini kendala yang dihadapi adalah fakta bahwa masyarakat miskin belum mendapatkan pembelaan dalam hukum. Kita berharap Raperda ini dapat memastikan agar masyarakat miskin mendapatkan jaminan hukum,” bebernya.

WhatsApp Image 2021 07 19 at 17.07.44

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Infodemik Tak Kalah Bahaya Dari Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memunculkan istilah Infodemi yang menggambarkan persebaran Hoax berkaitan dengan Pandemi Covid-19, Infodemi itu telah menjadi masalah baru bagi dunia...

Sanksi Rp100.000 Tidak Memakai Masker Di Martapura, HOAX

Pesan singkat di media sosial WhatsApp yang beredar dengan menyebutkan adanya razia masker serentak di depan Pemda Banjar dengan sanksi denda Rp100 ribu bagi...

Kamu mungkin juga suka

Oknum Pelaku Pungli Akan Disanksi Tegas Bupati Banjar

Kabupaten Banjar sempat diramaikan dengan praktek pungutan liar yang diduga dilakukan oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar terhadap beberapa warga Martapura.Pungutan liar sendiri...

DPRD Banjar Sepakat Pembahasan Raperda Peternakan Hewan Berlanjut

Rapat Paripurna DPRD Banjar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Pengambilan Keputusan terhadap  Rancangan Peraturan...

Sampah Bernilai Ekonomi?, Buruan Jadi Nasabah Bank Sampah Sekumpul

Berbagai upaya dilakukan Bank Sampah Sekumpul Martapura untuk mensosialisasikan keberadaannya di tengah masyarakat. Hal ini diungkapkan Direktur Bank Sampah Sekumpul Dewi Heldayaty saat talkshow di...

Bupati Banjar Serahkan Sembako Bagi Warga Isoman

Bupati Banjar H Saidi Mansyur launching bantuan sembako untuk warga terkonfirmasi Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Banjar dalam meringkan beban...