Beranda DPRD BANJAR RDP Perda Pendampingan Hukum,...

RDP Perda Pendampingan Hukum, Pembahasan Tekankan Kriteria Masyarakat Miskin

Sirup Kayu Manis 1

Terbaru

Raperda pendampingan hukum untuk masyarakat miskin atau kurang mampu kembali dibahas pada Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar Dengan eksekutif pada Senin (7/12/2020).

Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Banjar, Pribadi Heru Jaya RDP ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar Masruri, Satpol PP dan Dinas Sosial.

Ujar Ketua Komisi II Pribadi Heru Jaya menyampaikan Raperda inisiatif DPRD ini lahir karena banyak masyarakat miskin yang berkaitan dengan hukum dan perlu pendampingan.

IMG 20201207 WA0025

“Ini kepedulian pemerintah ingin kita hadirkan pada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, kami ingin perda ini selesai pada tahun 2020 ini. Karena ini penting sekali dan dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga membahas berapa untuk biaya pendampingan dan kriteria orang miskin yang bisa diberikan pendampingan hukum.

“Yang kita tekankan adalah kriteria orang miskin itu seperti apa, data valid orang miskin itu seperti apa, itu yang saat ini masih kita lakukan pembahasan, kita berharap yang mendapat pendampingan hukum itu adalah betul-betul orang yang membutuhkan,” ungkapnya.

Pribadi Heru Jaya menjelaskan hal ini perlu dilakukan karena Raperda ini jika sudah disahkan akan berkaitan dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, apalagi bantuan hukum yang diberikan berupa Advokat professional.

IMG 20201207 WA0023

“Yang kita inginkan untuk pendampingan hukum ini adalah Advokat umum yang memenuhi kriteria seperti memiliki kemampuan beracara, terakreditasi dan memiliki kantor hukum sendiri,” terangnya.

Pendampingan hukum dengan advokat ini dilakukan sampai selesai, namun untuk lebih rinci hingga biaya akan diatur di perbup berapa biaya maksimal yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Raperda tentang Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Atau Kurang Mampu ini sendiri merupakan produk hukum yang diajukan berdasarkan inisiatif DPRD Kabupaten Banjar.

Pembahasan Raperda ini dilaksanakan usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar dan eksekutif sepakat membahas Raperda ini ke tahap selanjutnya usai Rapat Paripurna DPRD Banjar pada 25 November 2020 yang lalu.

Raperda ini sendiri sudah mendapat jawaban dari Bupati Banjar dan mendapatkan tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD Banjar atas jawaban Bupati Banjar.

Anggota DPRD Banjar Fraksi Gerindra, M. Syahrin mengatakan Raperda Pendampingan Hukum pada masyarakat miskin atau kurang mampu ini merupakan bentuk keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, dengan mendapat kemudahan dan kesempatan yang sama.

“Kendala bagi masyarakat miskin saat ini adalah besarnya biaya jasa advokat, sehingga akses ke bantuan hukum cukup sulit didapatkan masyarakat kurang mampu. Dengan adanya Perda ini, kita berharap masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis sesuai asas kesamaan hukum,” katanya.

Demikian pula dengan Anggota DPRD Banjar Fraksi Amanat Sejahtera Rakyat, Soraya yang mengungkapkan Raperda ini dapat membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan jaminan hukum.

“Saat ini kendala yang dihadapi adalah fakta bahwa masyarakat miskin belum mendapatkan pembelaan dalam hukum. Kita berharap Raperda ini dapat memastikan agar masyarakat miskin mendapatkan jaminan hukum,” bebernya.

Sambal Mandai KU
IMG 20201231 WA0008
WhatsApp Image 2020 12 11 at 11.25.51
1422374 923771344327002 1982948344843059176 n

Trending Minggu Ini

Inisiatif Hibur Korban Banjir

Inisiatif menghibur korban banjir, khususnya anak-anak yang tengah merasa sedih dan jenuh, terlebih lagi trauma yang dirasakan, para pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan...

Bupati Banjar Sambangi Posko Dapur Umum

Bupati Banjar H Khalilurrahman sambangi posko dapur umum korban banjir di depan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Martapura, Sabtu (16/1/2021) pagiDidampingi istri Ketua TP...

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Kamu mungkin juga suka

Susuri Sungai, Diskominfo Standi Banjar Salurkan Bantuan Banjir

Tim Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian (Diskominfo Standi) Kabupaten Banjar menyusuri bantaran sungai Martapura untuk mendistribusikan bantuan langsung terhadap korban banjir, Rabu (20/1/2021).Bantuan banjir...

Inisiatif Hibur Korban Banjir

Inisiatif menghibur korban banjir, khususnya anak-anak yang tengah merasa sedih dan jenuh, terlebih lagi trauma yang dirasakan, para pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan...

Jembatan Penghubung Desa Ini Tetap Digunakan Meski Rusak Parah

Bencana banjir yang melanda Kabupaten Banjar menyebabkan sejumlah infrastruktur rusak parah diantaranya seperti jembatan, hal ini pun menarik perhatian Presiden Republik Indonesia (RI) Joko...

Ketua TP PKK Tinjau Posko dan Salurkan Bantuan

Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar meninjau serta membagikan sembako ke posko pengungsian korban banjir di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Minggu...