Martapura – Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DOMD), Inspektorat, dan Camat se-Kabupaten Banjar dilaksanakan di aula DPMD Kamis, (16/9/2021).
Rakor dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar H. Syahrialludin, didampingi Inspektorat yang diwakili Irban I Inspektorat Banjar Yusna Gunani dan Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Noon Zairina Warsita.
Rakor membahas menindaklanjuti temuan terkait pengawasan dana desa sesuai rekomendasi dari BPK RI.
“Perlu standar pembinaan dan pengawasan yang jelas dan disepakati bersama, sehingga tidak terjadi overlap dari pembinaan dan pengawasan serta tetap mengacu pada perbup tentang pendoman pengelolaan keuangan desa,” ujar Syahrialludin.
Inspektorat melakukan pengawasan DPMD melakukan pembinaan melalui pembuatan kebijakan teknis, monitoring, Camat melakukan pengawasan dan pembinaan.
Pembinaan dari perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. pengawasan melalui monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
Terkait TLHP BPK RI, maka Inspektorat Kabupaten Banjar yang diwakili Irban I Yusna Gunani memberikan masukan terkait bagaimana menindaklanjutinya.
“Di PP 12 2017 inspektorat ditugaskan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,” jelasnya.
Pembinaan laporan desa oleh DPMD dan Camat berbeda sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.
Melakukan pembinaan lanjutan terhadap pemetaan masalah, dengan beberapa instrumen misalnya menyusun laporan tepat waktu.
