Martapura – Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (bpip) di Jakarta Jumat, (15/10).
Dalam sambutannya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ahmad Rizani Anshari, S.T., M.T berharap BPIP terus melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila terutama di daerahnya.
“Meskipun daerah kami disebut daerah santri, kami memiliki kekhawatiran dengan doktrin-doktrin yang memperpecah belah bahkan merusak ideologi Pancasila,” ucapnya.
Selain pihak eksekutif legislatif di Kabupaten Banjar juga akan terus berkomitmen mendukung program kegiatan di lingkungan masyarakat.
Hal senada dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Aslam, S.Sos., M.AP. Ia mengakui anggaran yang minim, untuk melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila sangat terbatas.
“Kami mohon bimbingan dan arahan dari BPIP, karena terus terang dari kami sendiri, berkaitan dengan ketahanan Ideologi terutama dalam anggaran minim,” ujarnya.
Mereka menegaskan perlu ada tindakan pencegahan sejak dini terutama pada generasi muda atau milenial.
“Meskipun kami sudah ada forum-forum dan sudah melakukan pendekatan-pendekatan, namun belum optimal” tambahnya.
Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., PhD menyambut baik kedatangan Pemerintah Kabupaten Banjar karena telah menjemput bola untuk pembumian Pancasila.
Ia menjelaskan BPIP telah memiliki 5 Kedeputian dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda dalam sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
Wakil Kepala BPIP Prof. Hariyono, M.Pd bahkan menegaskan peran pemerintah Daerah baik eksekutif dan legislatif sangat strategis dalam pembumian Pancasila.
“Karena DPR memiliki peran strategis dalam kontes untuk mengatur peraturan perundangan, maka dari itu ini perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dengan mayoritas islam tidak sedikit banyak stigma negatif agama islam selalu dihubungkan dengan terorisme terutama di Kabupaten Banjar. Maka dari itu perlu ada penguatan nilai-nilai Pancasila.
“Semua Deputi harus berperan untuk aktualisasikan Pancasila, seperti salah satunya kepada paskibra,” terangnya.
Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Ir. Prakoso, M.M mengakui untuk Pembinaan Ideologi Pancasila tidak bisa sendiri maka harus semua terlibat baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Sosialisasi dan internalisasi ini tidak cukup kepada tidak hanya kepada PAUD sampai Perguruan Tinggi, tetapi semua masyarakat Indonesia termasuk nelayan, petani, pedagang dan lain lainnya harus tersentuh,” paparnya.
Selain itu BPIP telah memiliki Jejaring Panca Mandala yang ada di beberapa Daerah untuk membantu BPIP dalam tugas pokok dan fungsinya.
“Kita juga nanti bentuk JPM karena kita ketahui penduduk banjar adalah perantauan, ini yang perlu kita sadar bersma banyak sekali perbedaan”, ucapnya.
Selain JPM ia menjelaskan BPIP juga bekerjasama dengan media TVRI dan RRI di Daerah untuk mendorong konten-konten lokal.
“Kami juga mendorong konten-konten di daerah, karena kami menggali mutiara mutiara Pancasila”, jelasnya.
“Program satu lagi yaitu desa berdikari, bagaimana itu yakni berdikari dari bidang politik, budaya dan lain sebagaianya”, tutupnya.
