TP PKK Banjar Hadirkan Program “GITAKU” Guna Bersinergi Dengan Pemda

Terbaru

Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) terkait MoU antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Banjar bertempat di Aula Barakat Martapura, Senin (15/03/2021) siang.

Rapat tersebut di moderatori oleh Kasubbag Kerja Sama dan Otonomi Daerah Khairullah Anshari dan dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj.Nurgita Tiyas Saidi Mansyur M.Pd, Asisten Pemerintahan dan Kesra H.Masruri, Kepala Dinas PMD Banjar Syahrialludin, Kepala Disperindag Banjar I Gusti Made Suryawati, Perwakilan DKISP Banjar Ahmad Syarwani, serta Perwakilan Stakeholder terkait.

Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj.Nurgita Tiyas Saidi Mansyur M.Pd mengatakan rapat tersebut dalam rangka menjelang Pelantikan Pengurus TP PKK Kabupaten Banjar sekaligus MoU dengan Dinas PMD Banjar terkait kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan TP PKK Kabupaten Banjar.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 19.06.06

TP PKK hadir dengan program yang bernama GITAKU (Gerakan bIna masyarakaT desA berKualitas dan Unggul) dengan harapannya nanti bisa bersinergi dengan pemerintah daerah.

“Kami tetap berkaca dengan Visi Misi Bupati Banjar sehingga akan tersukseskan melalui program ini mencapai hasil yang MANIS yaitu masyarakat yang Maju, Mandiri dan Agamis dengan Tagline program pemerintah pusat berjenjang sampai ke provinsi dan kabupaten Lakasi Vaksinasi dan Lakasi Pamulihan Ekonomi,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Kadis PMD Banjar Syahrialludin mengatakan kegiatan program PKK ini bergerak di bidang penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

WhatsApp Image 2021 03 15 at 19.06.07

“Ada beberapa konsep yang perlu disempurnakan dan dikritisi yaitu pembinaan pemberdayaan dengan keluarga melalui dasawisma dan kader, pemberian komunikasi dan edukasi tentang PKK, pelaksanaan kemitraan dalam rangka evaluasi dan rakor PKK,”ucapnya.

“Program ini merupakan tugas yang sudah melekat di Dinas PMD, seperti sebagaimana diatur dengan Permendagri yang berarti tanpa MoU pun wajib melaksanakan tugas tersebut,”pungkasnya.

Syahrialludin menambahkan pihaknya bersedia mengkoordinasikan dengan semua SKPD, sehingga SKPD nanti akan bekerjasama juga dengan Ketua TP PKK sesuai dengan bidang masing-masing,” tutupnya.

Trending Minggu Ini

Kamu mungkin juga suka