Beranda Habar Banjar Aktivitas Pertambangan Di Hutan...

Aktivitas Pertambangan Di Hutan Lindung, Pemkab Banjar Dan Kementerian ATR/BPN Akan Tindak Tegas

hmj nang paling kanan

Terbaru

Ini Alasan Warga Kabupaten Banjar Dukung H. Saidi Mansyur

Relawan Perempuan Manis (RPM) dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dan Habib Idrus Al Habsyie lakukan...

RPM Bagikan Masker Di Pasar Hingga Serap Aspirasi Warga Desa Lawiran

Relawan Perempuan Manis (RPM) dari pasangan Calon Bupati Banjar dan Calon Wakil Bupati Banjar, H Saidi Mansyur dan Habib Idrus Al Habsyie...

Warga Sungai Sipai Nyatakan Dukungan Untuk Pasangan Manis

Hujan yang sempat mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Banjar, tak menyurutkan semangat warga Desa Indrasari dan Desa Sungai Sipai untuk menyambut kedatangan Relawan...

Empat Alasan Warga Ini Pilih Pasangan Manis

Relawan Perempuan Manis (RPM) kembali melakukan silaturahmi bersama masyarakat Kabupaten Banjar, pada kesempatan itu tak tanggung-tanggung, 5 desa sekaligus dijadikan persinggahan para...

Pemkab Banjar Jalani Evaluasi Tahap Pertama Gerakan 100 Smart City

Tim Evaluator Smart City melakukan evaluasi tahap pertama Gerakan 100 Smart City dimana Pemerintah Kabupaten Banjar masuk dalam Program 100 Smart City...
Sirup Kayu Manis 1

Didapati adanya pelanggaran pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Banjar yakni pelanggaran tata ruang berupa kegiatan tambang di hutan lindung, Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ambil sikap.

Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Rapat Pembahasan Piagam Kesepakatan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Aula Barakat Setda Banjar, Martapura pada Selasa sore (3/11/2020).

Dipimpin Sekda Banjar, HM. Hilman dan Ketua Tim Fasilitas Penertiban (Fastib) Indikasi Pemanfaatan Ruang Kalsel-Kaltim Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Darmawan ini diikuti stakeholder terkait secara langsung maupun virtual.

IMG 20201104 WA0014

Ketua Tim Fastib Indikasi Pemanfaatan Ruang Kalsel-Kaltim, Darmawan mengungkapkan fokus pembahasan dalam rapat ini adalah indikasi pelanggaran pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Banjar.

“Di Kabupaten Banjar ada pelanggaran tata ruang berupa kegiatan tambang di hutan lindung. Untuk menjaga penggunaan lahan sesuai tata ruang di Perda, mesti ada penindakan utamanya berupa sanksi administrasi,” katanya.

Tak hanya sanksi administrasi saja kata Darmawan, jika perlu perlu dilakukan penindakan mulai dari penghentian kegiatan di lokasi, pencabutan izin sampai pembongkaran untuk pengembalian fungsi tata ruang sesuai Perda.

“Namun dalam kasus pelanggaran yang ditemukan di lokasi BN82 yang berada di hutan lindung ini tidak ketahuan siapa pelakunya, sehingga harus diberikan peringatan berupa sanksi administrasi melalui spanduk atau plang larangan kegiatan pertambangan di hutan lindung serta melalui media massa,” terangnya.

Kegiatan ini lanjut Darmawan merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, dimana dilakukan audit tata ruang, salah satunya dengan citra ditemukan pelanggaran, salah satunya dipilih adalah pertambangan di hutan lindung.

“Pada tanggal 25-27 nanti rombongan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah akan berkunjung kesini dan menyaksikan penindakan apa yang dilakukan pada pertambangan di lokasi hutan lindung yang berdampak pada lingkungan,” ungkapnya.

Darmawan juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak kepemilikan tanah, namun pemerintah yang memiliki hak pemanfatan tanah untuk dijadikan apa sesuai tata ruang yang dibuat.

IMG 20201104 WA0012

“Pemerintah yang menentukan wilayah tertentu menjadi kawasan perumahan, pertanian dan sebagaikan. Pada saat masyarakat ingin membuat sesuatu di lahan miliknya, pemerintah yang mengeluarkan izin atau tidak sesuai dengan peruntukannya,” bebernya.

Sementara itu Sekda Banjar, HM. Hilman mengungkapkan dalam rapat ini pihaknya mendapatkan bimbingan dari Kementerian ATR/BPN dalam menangani indikasi pelanggaran tata ruang di Kabupaten Banjar.

“Kementerian ATR/BPN memberikan kami bimbingan dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan ruang dengan memberikan shock terapi berupa sanksi yang diterima oleh pelakunya,” ujarnya.

Tujuannya sendiri ialah untuk memberikan kenyamanan dalam pemanfaatan ruang sesuai fungsi tata ruang yang berkelanjutan.

Hilman mengungkapkan ada beberapa indikasi pelanggaran yang ditemukan di Kabupaten Banjar, tapi ada 1 prioritas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan dalam waktu dekat, yakni penambangan galian di lahan hutan lindung.

“Kita berfokus pada penertiban di kawasan Kecamatan Gambut dan Beruntung Baru yang ternyata masuk Kawasan hutan lindung blok 2 KPH Kayu Tangi sesuai dengan RTRW kita yang baru,” tutupnya.

Sambal Mandai KU
Banjarmasin Bangkit
Zairullah Rusli
1422374 923771344327002 1982948344843059176 n

Trending Minggu Ini

Realisasi Penerimaan PBB Kurang 10%, Bapenda Banjar Optimis Capai Di Penghujung...

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Banjar untuk tahun 2020 ini sudah mencapai 90 persen.

Bupati Tanbu Bantah Program Kesehatan Gratis Yang Dihentikan

Kabar Program Kesehatan Gratis yang dihentikan di Kabupaten Tanah Bumbu(Tanbu) Kalimantan Selatan dibantah oleh Bupati Tanbu Sudian Noor.Penghentian...

DPRD Banjar Gelar Audiensi Permasalahan Lahan Milik Helmi Mardani

Permasalahan lahan Proyek Jalan Nasional Lingkar Sungai Ulin – Mataraman, perihal pembebasan lahan di Desa Jingah Habang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar,...

Kamu mungkin juga suka

Pemkab Banjar Jalani Evaluasi Tahap Pertama Gerakan 100 Smart City

Tim Evaluator Smart City melakukan evaluasi tahap pertama Gerakan 100 Smart City dimana Pemerintah Kabupaten Banjar masuk dalam Program 100 Smart City...

Pemkab Banjar Dan Kemenko PMK Edukasi Pertanian Tanpa Bahan Bakar

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pertanian Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam kegiatan pelatihan...

Gerakan Nasional Revolusi Mental, Sekda Banjar Siapkan 5 Gerakan Ini

Pembukaan kegiatan Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H M Hilman di Ballroom Aston Banua...

Tak Ada Kejelasan Ganti Rugi, Ahliwaris Tutup Akses Jalan Sungai Ulin...

Setelah tak ada kejelasan mengenai ganti rugi, Pemilik Lahan di Jalan Lingkar Sungai Ulin Kota Banjarbaru – Mataraman Kabupaten Banjar Desa Jingah...