Beranda Habar Utama Insentif Untuk 97 Ribu...

Insentif Untuk 97 Ribu Nakes Dari 914 Fasilitas Kesehatan Harus di Bayar

Terbaru

Kementerian Kesehatan menegaskan insentif bagi tenaga kesehatan adalah hak mereka yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Karena itu ditegaskan oleh pihak Kementerian Kesehatan seperti dilansir dari Kemkes.go.id, tidak ada penghentian pembayaran insentif baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah upayakan percepatan pembayaran insentif melalui dua skema pembayaran, yakni Insentif bagi tenaga kesehatan di RSUP, BUMN, RS Swasta, TNI/POLRI dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Sementara untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD, dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

habarkalimantan

Anggaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Untuk keberlanjutan pemberian insentif tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021, alokasi anggaran insentif bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Diharapkan pemerintah daerah, untuk segera bisa menyetujui usulan pembayaran insentif dan memproses anggaran yang ada untuk bisa membayarkan.

”Pemerintah daerah harus berpedoman pada surat izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,” kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni Putri di Jakarta, Selasa (29/6).

Semakin cepat fasilitas kesehatan mengusulkan pembayaran insentif akan semakin baik, karena pemerintah memproses pembayarannya juga akan semakin cepat.

Tercatat lebih dari 97 ribu tenaga kesehatan dari 914 fasilitas kesehatan yang harus dibayar.

Kemenkes Percepat Tercapainya Target Satu Juta Dosis Vaksin Per Hari

Secara rinci 97 ribu lebih tenaga kesehatan itu tersebar di RS TNI/Polri 10.505 Nakes, RS Vertikal Kemenkes 8.658, RS BUMN 2.290 Nakes, Faskes di kementerian/lembaga lain 1.951 Nakes, Kantor Kesehatan Pelabuhan 2.682 Nakes, RS Lapangan 1.201 Nakes, Balai 442 Nake, Laboratorium 165 Nakes, dan RS Swasta/lainnya 69.924 Nakes.

Pengajuan dilakukan oleh setiap Fasilitas Kesehatan melalui aplikasi.

Setelah itu berkas pengajuan harus diverifikasi internal sebelum usulan ini disetujui oleh pihak yang ada di Kementerian Kesehatan.

Pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2021 merupakan anggaran yang efektif. Tidak perlu direview oleh BPKP sehingga dapat mempercepat proses pembayaran.

WhatsApp Image 2021 07 19 at 17.07.44

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Mengolah Tanah Rawa Jadi Media Tanam

Usaha jual media tanam yang dilakukan warga Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ini terbilang cukup unik.Hanya dengan mengolah campuran tanah rawa...

Wabup Balangan Persilahkan Pengurus Majelis Ta’lim Misykatul Anwar Ajukan Proposal

HABARKALIMANTAN, Balangan - Wakil Bupati Balangan H Supiani, hadiri peletakan batu pertama renovasi perluasan majelis ta'lim Misykatul Anwar, pada Kamis (22/7/2021).Majelis Ta'lim ini, terletak...

Kamu mungkin juga suka

Masyarakat Kabupaten Banjar 40 Persennya Belum Tercover BPJS Kesehatan

Bupati Banjar, Saidi Mansyur terima audiensi rombongan BPJS Kesehatan Kalimantan Selatan di Mahligai Sultan Adam Martapura pada Rabu (28/7/2021).Didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Diauddin,...

Kembali Jadi Zona Oranye, Kabupaten Balangan Berstatus PPKM Level 3.

Balangan - Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Kabupaten Balangan saat ini berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level tiga.Bupati Balangan, sekaligus...

Penerapan PPKM Level IV, Pemerintah Harus Perhatikan Perputaran Ekonomi

Kota Banjarbaru masuk kedalam daftar Kabupaten/Kota yang berada di luar Jawa-Bali yang turut melaksanakan Pembatasan. Meski sempat dibatalkan Penerapan PPKM Level III di Kota Banjarbaru,...

Aturan Lengkap Kalau PPKM Level IV di Laksanakan di Banjarbaru

Pemerintah Kota Banjarbaru rencananya akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV, pada tanggal 26 Juni hingga 08 Agustus 2021 Mendatang, lalu bagaimanakah...