Penyerahan 3025 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah se-Provinsi Kalimantan Selatan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil. Jum’at pagi (13/12) dihalam kantor Pemerintah Prov Kalsel.
Acara ini diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti, hiburan, pembinaan, fasilitasi dan kerjasama akses reform yang dipandu oleh kasubdit pemberdayaan hak atas tanah masyarakat serta kementerian ATR/BPN.
Dalam kesempatannya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil sempat mendatangi stand-stand UKM Mitra Usaha Banjarbaru.
Acara ini juga diisi oleh Laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan, Yuniar Hikmat Ginanjar, SH.,M.H.
Dalam laporannya Yuniar Hikmat Ginanjar, SH.,M.H menyampaikan, hari ini kita menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah kepada 3025 masyarakat.
Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan Kepada 14 ( empat belas ) orang Perwakilan Penerima diantaranya :
1. Sugiansyah, Pensiunan, Kota Banjarmasin
2. Windy Tutu Arina, Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Kotabaru
3. Mascinta, Ibu Rumah Tangga , Kabupaten Barito Kuala
4. Riska Yuanda, Mahasiswa, Kabupaten Balangan
5. Ripani, Wiraswasta, Kabupaten Hulu Sungai Utara
6. Muhammad Sarfani, Wiraswasta, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Muji Rahayu, Ibu Rumah Tangga, Kota Banjarbaru
8. Rahmani, S.AG, Guru Ponpes (Nadzir), Kota Banjarbaru
9. Biansyah, Petani, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
10. Sri Utami, Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Tanah Bumbu
11. Nur Jannah, Tidak Bekerja, Kabupaten Banjar
12. Zaini, Wiraswasta (Nadzir), Kabupaten Tapin
13. Sugito, Petani, Kabupaten Tanah Laut
14. Masniah, Petani, Kabupaten Tabalong
Sofyan A.Djalil dalam sambutannya mengatakan, hari ini kami menyerahkan 3025 sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kita serahkan kepada masyarakat, ini bagian program bagian program pemerintahan Jokowi.
Saya juga mengingatkan, beberapa sebab terjadinya sengketa tanah yang sering terjadi karena belum adanya sertifikat, malas dalam mengurus, oleh sebab itu bapak/ibu sekalian mulai sekarang tolong dijaga, digarap diperhatikan tanahnya bapak/ibu sekalian, saya harapkan sengketa tanah dengan penyerahan sertifikat ini dapat berkurang.
Sertifikat tanah memiliki nilai ekonomi yang jelas dan memberikan kepastian hukum. Sehingga wajib dijaga.
“ Kedepan nya, insyaallah kita akan sertifikatkan tanah tanah bapak dan ibu semuanya lagi, Pak Jokowi memerintahkan kami paling lambat 2025, lima tahun lagi,” tuturnya.
Deadline yang diberikan oleh presiden, sambung Sofyan, menjadi tantangan tersendiri, baik baginya maupun pihak (Badan Pertanahan Nasional) BPN.
“Ini tantangan bagi kita, Karena target kita seluruh tanah di Indonesia terdaftar paling lambat 2025,” ~Sofyan A.Djalil
Sehingga untuk masyarakat khususnya Kalsel, yang belum mendapatkan sertifikat tanahnya pada kesempatan kali ini tidak perlu khawatir.
Sertifikat tanah ini memiliki nilai ekonomis bapak/ibu sekalian,sehingga bisa diajukan jaminan pinjaman kepada bank untuk modal usaha. Tambahnya
Diketahui, untuk tahun ini sendiri, BPN telah mengeluarkan hampir 100.000 sertifikat dan direncanakan akan bertambah untuk tahun depan.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan menyampaikan, kami di Daerah sangat mengapresiasi atas kegiatan seperti ini, banyaknya masyarakat kami yang belum memiliki sertifikat, sehingga sangat menguntungkan dan membantu masyarakat kami. (Rhd)
