Sebanyak 7 pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Banjar pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Rofiqi telah disampaikan oleh juru bicara fraksi masing-masing, di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar, Rabu (8/7/2020).
Berkenaan dengan penyampaian pandangan tersebut. Umumnya Fraksi-fraksi DPRD Banjar menyetujui raperda yang disampaiakan serta memberikan apresiasi penuh terhadap Pemkab Banjar atas raihan predikat opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP),serta target pendapatan 1,9 triliun dapat terealisasi 97%.
Fraksi Gerindra yang diwakili Syarifah Sakinah mengungkapkan pihaknya mengucapkan selamat atas diraihnya prestasi yang membanggakan, yakni Opini WTP secara berturut-turut yang ketujuh kalinya.
“Kinerja seperti ini harus dipertahankan dan bisa selaras dengan kinerja pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Syarifah Sakinah menambahkan Fraksi Gerindra secara garis besar menerima pertanggungjawaban Bupati Banjar ini karena dipandang sudah cukup baik, namun memberikan beberapa catatan.
“Angka kemiskinan di tempat kita masih tinggi, karena itu Pemkab Banjar harus menekan angka kemiskinan. Selain itu kinerja keuangan perusahaan daerah perlu di tingkatkan sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Fraksi Gerindra meminta agar ada pengelolaan manajemen keuangan perusahaan daerah diperbaiki dan langsung dikelola oleh Pemda, bukan oleh pihak ke 3 agar pendapatan daerah bisa bertambah.
Sementara itu ditempat yang berbeda, Bupati Banjar H Khalilurrahman menyampaikan tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar terhadap Raperda Kabupaten Banjar tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran. 2019 pada Rapat Paripurna melalui Video Conference di Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura.
Terkait pertanyaan tersebut Bupati Banjar H Khalilurrahman menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan penekanan angka kemiskinan, presentase penduduk miskin, di Kabupaten Banjar sendiri lebih rendah dari presentase penduduk miskin pada Provinsi dan Nasional, hal tersebut menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjar lebih sedikit dari Provinsi dan Nasional.
Namun demikian upaya pengentasan kemiskinan tersebut terus selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas dari covid-19 yang terjadi di daerah.
“Usaha Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai dengan tema yang tertuang dalam rencana kegiatan Pemerintah Daerah,” ungkap Bupati Banjar.
Bupati Banjar juga mengungkapkan Pemerintah Daerah berupaya meningkatan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi daerah dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil.
“Pemerintah Daerah juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahan, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan PAD dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” terang Guru Khalil sapaan akrab Bupati Banjar H Khalilurrahman.
Bupati Banjar juga menjelaskan sejumlah pembangunan pada bidang infrastuktur, kesehatan dan pendidikan.
