KORAN ONLINE PUASA Saidi scaled 1
Beranda Hukum ICW Sebut Oligarki Ingin...

ICW Sebut Oligarki Ingin Matikan KPK Demi Pemilu 2024

Terbaru

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menyebut ada beberapa alasan mengapa akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dimatikan.

Salah satunya ialah ada keterkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Isu pelemahan KPK memang kian menguat, mulai dari revisi UU KPK hingga kekinian adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur
sipil negara (ASN).

Sebelumnya, Adnan mengatakan KPK yang dinilai sudah masuk terlalu jauh ke dimensi korupsi politik juga menjadi landasan bagi oligarki yang ingin mematikan KPK.

KORAN ONLINE PUASA Saidi scaled 1

Keberadaan KPK dianggap mengganggu jika kinerjanya sudah terlalu jaug sampai memasuki dimensi korupsi politik.

“Ini (KPK) benar-benar mengganggu konsolidasi oligarki ekonomi dan politik,” kata Adnan dalam diskusi daring yang tayang di kanal YouTube PKSTV, Jumat (4/6/2021).

Ia berujar pemilihan umum 2024 apalagi pemilihan presiden membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Sementara pada saat yang sama, diketahui krisis ekonomi yang akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum pulih.

Di sisi lain, sektor privat juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber pembiayaan untuk pemilu.

“Yang tersedia hanya dana dari APBN, APBD serta sektor-sektor strategis yang selama ini juga menjadi sumber bancakan korupsi seperti sumber daya alam,” kata Adnan.

Sumber daya alam dinilai memiliki kesempatan yang cukup besar untuk menyediakan dana segar yang mudah dikeruk.

Berbeda misalnya kata Adnan dengan cara mencuri dana dari
APBN dan APBD yang butuh strategi di mana lebih kompleks dan lebih rumit.

Upaya-upaya inilah yang akan dilakukan untuk memastikan pemilu 2024 ada di tangan dan KPK itu adalah faktor yang memungkinkan upaya-upaya mengeksploitasi sumber daya
publik itu menjadi lebih terganggu,” kata Adnan.

Adnan mengatakan apabila skenario mematikan KPK itu berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan oleh para elite dan oligarki tentu Indonesia akan memasuki satu fase yang lebih gelap.

“Karena kemudian kita akan hidup dalam satu sistem yang seolah-olah demokratis tapi sebenarnya berlaku sistem kleptokrasi di mana orang terang-terangan ingin merampok
uang negara,” kata Adnan. Sumber: SuaraKalbar.co.id

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Warga Datangi DPRD Balangan, Izin Pertambangan Pasir Dipertanyakan

Masyarakat Desa Badalungga dan Baramban Kecamatan Awayan datangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan untuk pertanyakan izin galian C dari pertambangan pasir...

Kasur Kapuk Di Martapura Tidak Ada Pematinya

Ditengah persaingan pasar khususnya produk kasur modern, Kasur kapuk ternyata masih diminati masyarakat di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Hal ini terbukti, masih eksisnya perajin...

Kamu mungkin juga suka

Badrul : Sudah Pernah di Laporkan, Penanganan Hukum Terkesan Lambat

Salah satu aktivis lingkungan yang juga seorang advokat, Badrul Ain Sanusi l Afif, SH, MH menyatakan terkait tambang - tambang ilegal di Kalimantan Selatan...

Pangeran Khairul Saleh Bongkar Dugaan Izin ‘Bodong’ Perusahaan Tambang

Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Komisi III DPR RI, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh,...

Waspada ! Seminggu 2 Kejadian, Maling Beroperasi di Masjid Al Karomah

Warga Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, sempat kaget lantaran usai salat zuhur didapati tas punggung miliknya sudah raib, Kamis (17/06/2021) Siang.Setelah diusut...

Pakar: Persiapan Sekolah Tatap Muka Belum Memadai

Sejumlah pihak memandang perlunya persiapan matang dalam melakukan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah untuk mencegah perebakan wabah virus corona.Jakarta – Ketua Umum Pengurus...