Beranda Hukum Penyelenggara Negara di Surati...

Penyelenggara Negara di Surati KPK Agar Laporkan Harta Secara Jujur dan Lengkap

Terbaru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 Penyelenggara Negara (PN), terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap. Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.

“Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dilansir dari KPK.go.id.

Berdasarkan catatan KPK, jelas Ipi, dari pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat 239 Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar. 239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.

Sementara berdasarkan kelompok jabatan, Ipi menyebutkan kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN. Di urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor. Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang.

habarkalimantan

“Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. PN umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan. Dalam pemeriksaan tersebut,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen. Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen.

“KPK mengimbau agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan,” jelas Ipi.

Selanjutnya, Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” tegasnya.

LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi. Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

WhatsApp Image 2021 07 19 at 17.07.44

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Infodemik Tak Kalah Bahaya Dari Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memunculkan istilah Infodemi yang menggambarkan persebaran Hoax berkaitan dengan Pandemi Covid-19, Infodemi itu telah menjadi masalah baru bagi dunia...

KKP Serahkan 3 Juta Ekor Benih Di Semester 1 2021

Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP)  melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya(DJPB) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar(BPBAT) Mandiangin, secara konsisten memberikan dukungan dalam pembangunan masyarakat perikanan khususnya...

Kamu mungkin juga suka

Pemakai Narkoba, Rehab Sekarang atau di Tangkap!!!

Balangan - Insan media di minta turut berpartisipasi dalam Program Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar), untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Narkotika.Badan Narkotika...

Gaduh Di Medsos, Pengunggah Postingan Berurusan Polisi

Nasib buruk menimpa seorang pria di Singkawang. Setelah mengunggah postingan di media sosial, ia diperiksa oleh polisi.Bukan tanpa sebab, pria inisial FR itu dinilai...

Hadang Pemakaman Dan Bakar Peti Mati, Pria Ini Pun Coba Bacok...

Insiden maut nyaris terjadi di Wajok Hulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Sabtu (24/7/2021).Itu setelah seorang pria berinsial HP alias APH, 56 tahun, tiba-tiba menghadang...

Pemerintah Gulirkan Subsidi Untuk Pekerja, Ini Syaratnya

REDAKSI8.COM - Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021.Bantuan ini diharapkan dapat mencegah...