Beranda Hukum Penyelenggara Negara di Surati...

Penyelenggara Negara di Surati KPK Agar Laporkan Harta Secara Jujur dan Lengkap

Terbaru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati 239 Penyelenggara Negara (PN), terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak lengkap. Berdasarkan pemeriksaan secara acak, KPK menemukan masih banyak PN yang tidak sepenuhnya melaporkan harta yang dimilikinya.

“Melalui surat tersebut KPK meminta agar PN melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020, dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” ungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dilansir dari KPK.go.id.

Berdasarkan catatan KPK, jelas Ipi, dari pemeriksaan yang dilakukan di tahun 2020 terdapat 239 Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap dan benar. 239 PN tersebut terdiri atas 146 PN atau sekitar 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 PN atau sekitar 34 persen dari instansi pusat, dan sisanya 11 PN atau sekitar 5 persen dari BUMN.

Sementara berdasarkan kelompok jabatan, Ipi menyebutkan kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 PN. Di urutan kedua adalah Kepala Kantor Pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 Kepala Kantor. Berikutnya, adalah Kepala Badan yaitu berjumlah 31 Kepala Badan yang berasal dari beberapa daerah. Selanjutnya, adalah Bupati berjumlah 18 orang.

WhatsApp Image 2021 03 25 at 09.21.53

“Jenis harta yang KPK temukan paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. PN umumnya lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan. Dalam pemeriksaan tersebut,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, KPK menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 PN dari 239 PN atau sekitar 84 persen. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 PN atau sekitar 45 persen. Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 PN atau sekitar 14 persen.

“KPK mengimbau agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan,” jelas Ipi.

Selanjutnya, Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

“Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” tegasnya.

LHKPN merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan menimbulkan keyakinan pada diri PN bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi. Bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara, sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

WhatsApp Image 2021 03 25 at 09.21.53

Trending Minggu Ini

Kerajinan Lokal Kampung Purun Banjarbaru, Tembus Pasar Internasional

Keseriusan pemerintah kota Banjarbaru dalam mengembangkan kerajinan lokal berbahan purun kini semakin berkembang, bahkan pemasaran mencapai tingkat nasional bahkan internasional.Produk kerajinan purun yang dicanangkan sebagai bahan pengganti...

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Tumis Kangkung Tetap Hijau? Ini Tipsnya

Kali ini dibahas tips masak kangkung tetap hijau dan segar seperti yang disajikan di restoran.Kangkung menjadi salah satu sayuran favorit bagi warga Indonesia. Bahkan...

Kamu mungkin juga suka

Amankan Pelaku Tindak Narkotika, Personil Sat Lantas Terima Penghargaan

Berhasil mengamankan pelaku tindak pidana Narkotika, Personil Satuan Lalu Lintas Polres Banjar, Unit Turjawali, mendapatkan reward dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel, Kombes Pol...

Klinik Kesehatan Bagi WBP Ada di Lapas Kelas II A Kotabaru

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kotabaru membangun klinik pratama rawat jalan dan blok bebas asap rokok bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).Tak hanya itu,...

Polsek Simpang Empat Amankan Pelaku Penganiyayaan

Kepolisian Sektor Simpang Empat Polres Banjar mengamankan seorang pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Rabu (7/4/2021).Pelaku T (76th),...

Polsek Astambul Amankan Sabu Senilai Rp 4 Miliar

Konferensi pers ungkap kasus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat mencapai 2,5 kg atau senilai Rp. 4 Miliar digelar di halaman Polsek Astambul, Senin (29/03/2021)...