Beranda Kesehatan Pelaksanaan Bantuan Penyaluran Penanganan...

Pelaksanaan Bantuan Penyaluran Penanganan Covid-19 Tidak Singkron?

Terbaru

HABAR KALIMANTAN – Anggota DPD RI KOMITE 3 Habib Zakaria Bahasyim, lakukan kunjungan kerja ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terkait masalah Pengawasan Pelaksanaan undang undang No 11 tahun 2009, mengenai Kesejahteraan Sosial mengenai pelaksana penyaluran bantuan untuk penanganan Covid-19

Habib Zakaria Bahasyim menjelaskan, adanya dugaan ketidak singkronan dalam pelaksanaan bantuan penyaluran untuk penanganan Covid-19, terutama dari nilai bantuan bagi yang terdampak.

“Pada intinya kami minta evaluasi, bagaimana dalam hal penanganan kepada masyarakat terkait isolasi mandiri, isolasi khusus, dan yang terdampak,” terangnya

Habib Zakaria Bahasyim meminta, agar hal ini cepat diselesaikan dan dibantu, ia harapkan adanya perbaikan perbaikan di masyarakat.

WhatsApp Image 2021 03 25 at 09.21.53

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial ucap Habib Zakaria, sudah memberikan petunjuk dan aturan, yang ia tanyakan kenapa bantuan untuk isolasi khusus bukan mandiri itu, di Kalimantan Selatan hanya mendapatkan bantuan uang tunai senilai 360 ribu rupiah, padahal tercantum oleh Kementerian Sosial Rp. 573 ribu.

Hal ini tegasnya, perlu segera di evaluasi, selain tidak singkron dengan undang undang No 11 tahun 2009, nilai bantuan juga tidak mungkin sama rata.

“Karena tidak mungkin yang terdampak mendapatkan bantuan nilainya sama rata begitu, bagaimana kalau mereka mempunyai anak empat dan dia tulang punggung, sama dengan bantuan untuk yang punya anak dua, bantuan ini tidak akan cukup,” sambungnya

Terkait hal ini ia mengharapkan, juga harus ada turunan kebijakan / aturan terkait bantuan pemerintah tersebut.

Minimal lanjut Habib Zakaria Bahasyim, Gubernur sebagai kepala daerah memberikan bantuan sesuai dengan Kementerian Sosial.

“Semoga Gubernur bisa mendengar hal ini, turunan juga mesti dibuat, misalnya dalam dua minggu diberi bantuan berapa, kemudian yang 1 bulan berapa, termasuk kalau punya tanggungan 1 anak, 2 anak dan seterusnya, itu harus dibedakan, jangan disamakan,” tegasnya.

IMG 20200718 WA0001
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Siti Nuraini

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Siti Nuraini menjelaskan, memang di peraturan Kementerian Sosial no 1 tahun 2013, ada iitem – item bantuan untuk korban bencana entah itu alam, sosial. Tapi bantuan itu tegas Nuraini, dalam bentuk pangan

Siti Nuraini menyatakan, bantuan tersebut besarannya kalau dirupiahkan total 573 ribu rupiah.

“Tetapi ini input dari kebijakan pimpinan, jadi tidak hanya khusus bantuan yang dikarantina, tetapi juga sebagai biaya operasional karantina APD dan lain lain, nah anggaran itu merangkum itu semua,” pungkasnya

WhatsApp Image 2021 03 25 at 09.21.53

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Guru Di Banjar: Kami Ini Pendidik Kenapa Dianak Tirikan

Sebagian Besar Guru tingkat Sekolah Dasar(SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP) yang ada di Kabupaten Banjar mengeluhkan Perbedaan antara Kabupaten Banjar dengan Daerah lainnya di Kalimantan...

Kerajinan Lokal Kampung Purun Banjarbaru, Tembus Pasar Internasional

Keseriusan pemerintah kota Banjarbaru dalam mengembangkan kerajinan lokal berbahan purun kini semakin berkembang, bahkan pemasaran mencapai tingkat nasional bahkan internasional.Produk kerajinan purun yang dicanangkan sebagai bahan pengganti...

Kamu mungkin juga suka

Program KB Ada Di TMMD Kodim 1004 Kotabaru

Untuk menekan angka kelahiran dalam masa pandemi Covid-19, Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 1004 Kotabaru dalam sasaran non fisik melaksanakan program Keluarga Berencana(KB)...

Sirkumsisi Penting Bagi Kesehatan, Simak Penjelesan Dokter Terkemuka di Indonesia

Sirkumsisi atau lebih dikenal dengan istilah sunat, merupakan prosedur bedah untuk membuang atau memotong kulit (kulup) yang menutupi penis, yang terdiri dari jaringan otot...

Klinik Kesehatan Bagi WBP Ada di Lapas Kelas II A Kotabaru

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kotabaru membangun klinik pratama rawat jalan dan blok bebas asap rokok bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).Tak hanya itu,...

Data Terkini Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit Daerah Idaman

Pandemi covid-19 hingga saat ini masih belum kunjung mereda di sejumlah wilayah khususnya di Kota Banjarbaru. Namun semakin jauh diperhatikan, kepedulian masyarakat terhadap protokol...