Ibukota negara Indonesia yang akan dipindah ke Kalimantan Timur oleh Presiden Republik Indonesia memerlukan anggaran sekitar 400 Trilyun.
“Pembangunan memerlukan 400 Trilyun dengan target 2024 sudah pindah di Kaltim sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan Kalimantan dengan potensi yang ada sehingga siap menghadapi tantangan kedepannya,” ungkap Mendagri Tito Karnavian disaat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) se-Kalimantan dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Rabu (19/2/2020).
Menurutnya dengan banyaknya peluang dari berbagai prospek yang ditarget di 2024 pindah ke Kaltim tersebut dijelaskan mantan Kapolri ini pemerintah Indonesia masih dalam tahap design dan sedang dicari financial support tanpa mengganggu beban APBN.
“Beberapa sudah mau seperti Pangeran Arab Emirat dan Jepang, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu beban APBN,” jelasnya.
Mendagri mengakui bahwa Pulau Kalimantan yang ditunjuk Presiden menjadi kawasan ibukota baru Indonesia karena rasional.
“Faktor kepadatan sudah over loading dan over credit dan saya pernah jadi Kapolda di Jakarta dan jujur jumlah income DKI dari Samsat dari kendaraan bermotor,” urainya.
Bahwa membangun ibukota di Pulau Kalimantan, mantan Kapolda Papua inipun menjelaskan selain agar tidak menjadi pusat pembangunan di Jawa karena pembangunan 55 persen ada di Pulau Jawa termasuk uang yang beredar hingga 70 persen ada di Jawa.
“Selain ibukota saat ini berada di bagian Barat sehingga dikawasan Timur agak berat ke Istana dengan perjalanan lima jam jaraknya menggunakan pesawat terbang sehingga jarak jauh dari pusat ibukota,” paparnya.
Iapun menerangkan jika hak menuju konektifitas harus baik keseluruh kawasan Kalimantan sehingga pembangunan harua dipercepat karena dengan adanya pemindahan maka hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan.
“Pendapat saya pemerintah saat ini by kondisi dan sebagai tempat dimana akan dibangun ibukota baru karena kebutuhan maka pemerintah akan membangun,” pungkasnya.
