Beranda Nasional Menteri LHK : Pemda...

Menteri LHK : Pemda Turut Ambil Peran Atasi Perubaham Iklim

CREATIVE TALK HIPMI BANJARBARU WEBINAR 1

Terbaru

Paslon ‘Bangkit’ Mawarung Bersama Warga Murung Raya

Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Abdul Haris Makkie dan Ilham Nor,menyempatkan diri 'Mawarung' di salah satu warung milik warga...

Rehab Rumah Warga, Bakti TNI Kepada Masyarakat

Rehab rumah warga melalui Program Bakti TNI Kodim 1006/ Martapura pada Semester II di tahun 2020 untuk Koramil - 10/ Kertak Hanyar...

TPS Tambahan Akan Ditempatkan Di Lapas Banjarbaru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menambah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) kelas IIB Banjarbaru. Hal itu...

Penilaian Satu Wasaka 2020, Bupati Banjar Harap Nilai Terbaik

Tim penilai Satu Wasaka (Sanitasi dan Air minum Tuntas Waja Sampai Kaputing) Award tahun 2020 kembali melakukan penilaian bidang Sanitasi dan Air...

Indeks Pembangunan Banjarbaru dan Keharmonisan Pemko, TNI-Polri

Dalam Sosialisasi Juknis terkait Bakti TNI, di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Kamis (22/10/2020),Direktur Sistem dan Metode Pusat Teritorial Angkatan Darat,...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, berbicara peran penting pemerintah daerah dalam pencapaian target Perjanjian Paris, sebagaimana telah menjadi amanat UU Nomor 16 tahun 2016 mengenai Perubahan Iklim.

Hal ini disampaikan Menteri Siti saat menjadi panelis dalam pertemuan internasional ‘Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement’.

Acara diskusi internasional ini dihadiri oleh Menteri, Kepala Daerah dan champions dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan China. Serta diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai negara.

Indonesia dikatakan Menteri Siti telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin.

”Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen perjanjian Paris,” ungkap Menteri Siti, sebagaimana disampaikan pada awak media, Jumat (29/5/2020).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).

Adapun target penurunan emisi Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 29% dari Bussiness as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional.

Dikatakan Menteri Siti, sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan oleh pemangku kepentingan non-pihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten.

”Sebagai negara kepulauan, negara kesatuan, dengan sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif, holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin,” jelasnya.

Saat ini proses finalisasi serta penyelesaian peta jalan NDC terus dipersiapkan dengan rinci. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor melalui berbagai peraturan yang memungkinkan koordinasi dan sinergi. 

Berbagai kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim juga telah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional (budget tagging), penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten. 

Dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung oleh Bank Dunia merupakan contoh-contoh sinergi yang baik antara pemerintah nasional dan sub nasional, termasuk kabupaten dan kota serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.

Disampaikan pula bahwa pada tahun 2019, subyek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional (RKP) tahunan.

”Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung,” ungkap Menteri Siti.

Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan sinergi antar berbagai pihak, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon. 

Selain itu, NDC yang sedang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.

”Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan,” tutup Menteri Siti.

Agenda internasional yang dihadiri peserta dari berbagai negara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG (United Cities and Local Governments), Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), dan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).

Sumber : https://www.suarakalbar.co.id/

WhatsApp Image 2020 10 12 at 17.36.10 1
1422374 923771344327002 1982948344843059176 n

Trending Minggu Ini

Menjenguk Tokoh Kharismatik Kertak Hanyar, H Saidi Mansyur Dapat Petuah.

H Saidi Mansyur merupakan salah satu pemimpin yang sangat cinta kepada para ulama dan habaib, hal tersebut ditunjukan dengan seringnya ia melakukan...

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan...

Median Jalan di Cat, Jalan Bersih, Banjarbaru Semakin ‘Glowing’

Semenjak dilantiknya Bernhard E Rondonuwu menjadi Pejabat Sementara (PJS) kurang lebih 71 di Kota Banjarbaru, dirinya berkomitmen untuk memajukan kota yang berjuluk...

Kamu mungkin juga suka

Aksi # ERICK OUT

Erick Thohir sebagai menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional serta Penanganan Covid 19 dinilai telah gagal.

Pasutri Asal India Nekat Tegak Pestisida

Sepasang suami istri di India nekat menenggak pestisida setelah melihat tanahnya digusur oleh pemerintah. Menyadur BBC, insiden ini memicu kemarahan publik India lantaran polisi menyerang...
00:01:59

Panglima TNI Kunjungi Kalimantan Selatan

700 paket sembako yang dibawa 700 anggota TNI dan Polda Kalimantan Selatan, dilepas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, kamis sore.

Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74, Jokowi : Silahkan Di Gigit Saja

Memperingati Hari Bhayangkara Ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar apel serentak di seluruh Indonesia, Dengan mengusung...