Beranda Nasional Gubernur dan Bupati di...

Gubernur dan Bupati di Minta Kemendagri Percepat Penyaluran Bansos

Terbaru

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

“Agar Pemda mengeluarkan Bansosnya,” kata Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam Rakor Implementasi PPKM Darurat di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Selasa (6/7/2021). 

Ia juga meminta agar ketentuan terkait pengendalian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 dijalankan tanpa keraguan. 

1625585871IMG 20210706 WA0009
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro

“Agar Pemda meningkatkan sosialisasi PPKM Darurat, dan kedua agar hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” ujarnya. 

habarkalimantan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam diktum kedelapan sebagaimana Inmendagri tersebut, kepala daerah diminta mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.

Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran, dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat COVID-19 maka ada dua cara.

Pertama ungkapnya, dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial; 

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial, dalam mendukung pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kemudian Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD. 

images 2021 07 08T014430.668

Sementara itu, terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD), Bupati/Wali kota diminta untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sedangkan Kepala Desa, diminta untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

images 2021 07 08T014151.682

Tak kalah penting, kepala daerah diminta melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. 

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yang telah dikeluarkan, diktum kedelapan dan kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya Pak Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan Sekda sebagai ketua panitia anggaran,” jelas Suhajar. 

WhatsApp Image 2021 07 19 at 17.07.44

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Mengolah Tanah Rawa Jadi Media Tanam

Usaha jual media tanam yang dilakukan warga Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ini terbilang cukup unik.Hanya dengan mengolah campuran tanah rawa...

Insentif Kaum, Guru TPA dan Guru Rumah Tahfidz Terlambat, Sedang di...

Balangan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan akan segera berikan insentif untuk Kaum, Dai keliling, Guru TPA dan Guru rumah tahfidz, hal tersebut di...

Kamu mungkin juga suka

Pemerintah Gulirkan Subsidi Untuk Pekerja, Ini Syaratnya

REDAKSI8.COM - Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh (BSU) di tahun 2021.Bantuan ini diharapkan dapat mencegah...

H Abdul Hadi dan H Supiani Serahkan Sapi Kurban Untuk Masyarakat

Balangan - Bupati Balangan bersama Wakil Bupati, H Abdul Hadi dan H Supiani, serahkan Sapi untuk di kurbankan, dan di bagikan kepada masyarakat...

Insentif Kaum, Guru TPA dan Guru Rumah Tahfidz Terlambat, Sedang di...

Balangan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan akan segera berikan insentif untuk Kaum, Dai keliling, Guru TPA dan Guru rumah tahfidz, hal tersebut di...

Datangi Warga Penuhi Nazar, Abdul Hadi di Harapkan Berantas Pungli dan...

Balangan - Kehadiran Bupati Balangan H Abdul Hadi di acara syukuran, sekaligus haul Syekh Muhammad haul Syeckh Muhammad As Samman Al Madani di...