Beranda Umum RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...

RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Disetujui DPRD Banjar

CREATIVE TALK HIPMI BANJARBARU WEBINAR 1

Terbaru

Warga Guntung Manggis Ini Siap Menangkan Haji Martinus – Jaya

Memiliki track record (pengalaman) yang baik menjabat sebagai Pejabat Sementara (PJS) Walikota Banjarbaru pada tahun 2005 silam, Haji Martinus calon Walikota Banjarbaru...

RPM Sambangi Dua Kecamatan Sekaligus

Relawan Perempuan Manis (RPM) terus melakukan silaturahmi dan memperkenalkan calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar no urut 01, H Saidi Mansyur -...

Pemkab Banjar Kaji Proses Belajar Mengajar Tatap Muka

Pemerintah Kabupaten Banjar lakukan pengkajian proses belajar mengajar secara tatap muka disejumlah kecamatan yang termasuk zona hijau, hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah...

Maulid Nabi dan Bazar Amal Di Pondok Pesantren

Peringati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam (SAW) di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Annahdliyah, Rabu (28/10/2020), Kali ini sedikit berbeda pasalnya Pondok...

Laporan Pelanggaran Darmawan Jaya Dihentikan

Sentra Penegakan Hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Banjarbaru dalam press release,Selasa (27/10/2020) menyampaikan dugaan pelanggaran Calon Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan...

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banjar dan menjadi Perda Kabupaten Banjar dalam rapat paripurna pada Rabu (22/7/2020).

Setelah diketuk oleh Ketua DPRD Banjar, M. Rofiqi seluruh fraksi di DPRD Banjar menyampaikan Pendapat Akhir dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Namun beberapa fraksi di DPRD tetap memberikan beberapa catatan terhadap Raperda ini, misalnya seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, M. Syahrin.

WhatsApp Image 2020 07 22 at 14.38.02

Syahrin mengharapkan Pemkab Banjar memperhatikan dengan serius sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari perusahaan daerah.

“Menurut fraksi kami hingga saat ini pengelolaan sumber PAD harus jadi perhatian khusus, terutama perusahaan daerah yang menjadi sumber PAD. Selain itu pembangunan di daerah pinggiran juga perlu di prioritas, terutama akses jalan dan jembatan,” katanya.

Demikian pula dengan juru bicara Fraksi Golkar, Abdul Razak juga mengungkapkan pihaknya meminta agar Pemkab berupaya meningkatkan potensi PAD dari segala sektor.

“Pemda harus memotivasi perusahaan daerah agar lebih giat meningkatkan penghasilan daerah. Tarif retribusi sebagai sumber PAD juga harus ditentukan dengan membandingkan daerah tetangga dan dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Golkar juga meminta agar ke depan Pemda berupaya menggerakkan lagi roda perekonomian disegala sektor demi terwujudnya ekonomi Kabupaten Banjar menjadi lebih baik lagi.

Sementara juru bicara Fraksi Nasdem, Ahmad Syarwani berharap agar Pemda dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta memaksimalkan penerimaan daerah dari pajak rumah makan, restoran dan parkir di Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Sungai Tabuk.

WhatsApp Image 2020 07 22 at 14.38.02 1

“Kami juga menyarankan agar Pemda dapat memperhatikan BUMD Kabupaten Banjar dan melibatkan orang yang berkompetensi dibidangnya agar perusahaan tersebut dapat berjalan baik. Karena itu pengawas atau komisaris perusahaan daerah tersebut harus kritis sehingga dapat membawa ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Tak lupa Ketua Komisi IV DPRD Banjar ini meminta agar ada peningkatan kesejahteraan guru dan kapasitas tenaga pendidikan serta menyiapkan Balai Latihan Kerja untuk mendidik angkatan kerja baru.

Sementara Fraksi PPP menginginkan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan daerah milik Pemkab Banjar karena dianggap belum memberikan profit yang maksimal bagi PAD.

“Perlu dibentuk tim khusus yang melibatkan DPRD dan kemudian harus dilakukan audit oleh BPK RI. Juga belum ada transparansi atas dana masuk atas penggunaan Stadion Demang Lehman dan Guest House Sultan Sulaiman,” jelasnya.

Fraksi PPP menginginkan agar Pemda melakuka restrukturiaasi SKPD sehingga lebih ramping.

Bupati Banjar, H. Khalillurrahman yang mengikuti rapat paripurna ini via video conference di Command Center mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD sehingga raperda ini dapat diselesaikan dan disetujui.

“Banyak saran dan masukan yang sangat berarti dari DPRD Banjar, baik yang disampaikan dalam bentuk pemandangan umum maupun saat pembahasan raperda ini oleh tim anggaran dan Banggar DPRD pada 8-9 Juli 2020 yang lalu. Saran dan masukan ini sangat berguna untuk perbaikan dan kesenpurnaan ke depan,” terangnya.

IMG 20201027 WA0012
WhatsApp Image 2020 10 12 at 17.36.10 1
1422374 923771344327002 1982948344843059176 n

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan...

Paslon ‘Bangkit’ Mawarung Bersama Warga Murung Raya

Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Abdul Haris Makkie dan Ilham Nor,menyempatkan diri 'Mawarung' di salah satu warung milik warga...

Deklarasi Damai, Masyarakat Diminta Jangan Terpancing Hoax

Pemerintah Kabupaten Banjar bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan element masyarakat Kabupaten Banjar, menggelar aksi Deklarasi Damai Anti Anarkisme,...

Kamu mungkin juga suka

Median Jalan di Cat, Jalan Bersih, Banjarbaru Semakin ‘Glowing’

Semenjak dilantiknya Bernhard E Rondonuwu menjadi Pejabat Sementara (PJS) kurang lebih 71 di Kota Banjarbaru, dirinya berkomitmen untuk memajukan kota yang berjuluk...

Warga Aluh aluh Besar Harapkan Saidi Mansyur – Habib Idrus

Kegiatan silaturahmi terus dilakukan oleh Relawan Perempuan Manis untuk mengenalkan kepada masyarakat siapa sosok H Saidi Mansyur dan Habib Idrus Al Habsyi.

S3 Ilmu Hukum Berhasil Diraih Sekda Banjar

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Mokhammad Hilman resmi mendapat gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dan berhasil meraih predikat Cum laude dengan nilai...

Safari BPSMB Kalsel Tingkatkan Kalibrasi Pelaku Usaha

Sejak September 2020 tadi, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kalimantan Selatan, telah melaksanakan pelayanan langsung atau Program Safari kepada pelaku...