Beranda Umum RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD...

RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 Disetujui DPRD Banjar

Terbaru

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Banjar dan menjadi Perda Kabupaten Banjar dalam rapat paripurna pada Rabu (22/7/2020).

Setelah diketuk oleh Ketua DPRD Banjar, M. Rofiqi seluruh fraksi di DPRD Banjar menyampaikan Pendapat Akhir dan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Namun beberapa fraksi di DPRD tetap memberikan beberapa catatan terhadap Raperda ini, misalnya seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, M. Syahrin.

WhatsApp Image 2020 07 22 at 14.38.02

Syahrin mengharapkan Pemkab Banjar memperhatikan dengan serius sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari perusahaan daerah.

WhatsApp Image 2021 03 25 at 09.21.53

“Menurut fraksi kami hingga saat ini pengelolaan sumber PAD harus jadi perhatian khusus, terutama perusahaan daerah yang menjadi sumber PAD. Selain itu pembangunan di daerah pinggiran juga perlu di prioritas, terutama akses jalan dan jembatan,” katanya.

Demikian pula dengan juru bicara Fraksi Golkar, Abdul Razak juga mengungkapkan pihaknya meminta agar Pemkab berupaya meningkatkan potensi PAD dari segala sektor.

“Pemda harus memotivasi perusahaan daerah agar lebih giat meningkatkan penghasilan daerah. Tarif retribusi sebagai sumber PAD juga harus ditentukan dengan membandingkan daerah tetangga dan dampak yang ditimbulkan,” ujarnya.

Golkar juga meminta agar ke depan Pemda berupaya menggerakkan lagi roda perekonomian disegala sektor demi terwujudnya ekonomi Kabupaten Banjar menjadi lebih baik lagi.

Sementara juru bicara Fraksi Nasdem, Ahmad Syarwani berharap agar Pemda dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta memaksimalkan penerimaan daerah dari pajak rumah makan, restoran dan parkir di Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut dan Sungai Tabuk.

WhatsApp Image 2020 07 22 at 14.38.02 1

“Kami juga menyarankan agar Pemda dapat memperhatikan BUMD Kabupaten Banjar dan melibatkan orang yang berkompetensi dibidangnya agar perusahaan tersebut dapat berjalan baik. Karena itu pengawas atau komisaris perusahaan daerah tersebut harus kritis sehingga dapat membawa ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Tak lupa Ketua Komisi IV DPRD Banjar ini meminta agar ada peningkatan kesejahteraan guru dan kapasitas tenaga pendidikan serta menyiapkan Balai Latihan Kerja untuk mendidik angkatan kerja baru.

Sementara Fraksi PPP menginginkan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan daerah milik Pemkab Banjar karena dianggap belum memberikan profit yang maksimal bagi PAD.

“Perlu dibentuk tim khusus yang melibatkan DPRD dan kemudian harus dilakukan audit oleh BPK RI. Juga belum ada transparansi atas dana masuk atas penggunaan Stadion Demang Lehman dan Guest House Sultan Sulaiman,” jelasnya.

Fraksi PPP menginginkan agar Pemda melakuka restrukturiaasi SKPD sehingga lebih ramping.

Bupati Banjar, H. Khalillurrahman yang mengikuti rapat paripurna ini via video conference di Command Center mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD sehingga raperda ini dapat diselesaikan dan disetujui.

“Banyak saran dan masukan yang sangat berarti dari DPRD Banjar, baik yang disampaikan dalam bentuk pemandangan umum maupun saat pembahasan raperda ini oleh tim anggaran dan Banggar DPRD pada 8-9 Juli 2020 yang lalu. Saran dan masukan ini sangat berguna untuk perbaikan dan kesenpurnaan ke depan,” terangnya.

WhatsApp Image 2021 03 25 at 09.21.53

Trending Minggu Ini

Teluk Tamiang Yang Bikin Mabuk Kepayang

HABAR KALIMANTAN - Tak kalah indah dengan wisata yang ada di luar Kalimantan Selatan, wisata Pantai Teluk Tamiang Desa Teluk Tamiang Kecamatan Tanjung Selayar...

Kerajinan Lokal Kampung Purun Banjarbaru, Tembus Pasar Internasional

Keseriusan pemerintah kota Banjarbaru dalam mengembangkan kerajinan lokal berbahan purun kini semakin berkembang, bahkan pemasaran mencapai tingkat nasional bahkan internasional.Produk kerajinan purun yang dicanangkan sebagai bahan pengganti...

Guru Di Banjar: Kami Ini Pendidik Kenapa Dianak Tirikan

Sebagian Besar Guru tingkat Sekolah Dasar(SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP) yang ada di Kabupaten Banjar mengeluhkan Perbedaan antara Kabupaten Banjar dengan Daerah lainnya di Kalimantan...

Kamu mungkin juga suka

Vaksinasi Tahap II Dosis 2, Bupati Banjar : Ini Bentuk...

Usai pemberian Vaksinasi Tahap II Dosis 1 selesai dua minggu yang lalu, Bupati Banjar memulai Secara Simbolis Vaksinasi Tahap II Dosis 2, Vaksinasi Tahap...

Mobil Laboratorium Bergerak Untuk Pemeriksaan Covid-19

Mempermudah pemeriksaan COVID-19 di daerah. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru mendapat bantuan mobil Laboratorium Bergerak Surveilans dari Kementerian Kesehatan...

Tingkatkan Layanan Pelanggan, PLN Luncurkan Aplikasi New PLN Mobile

Di era modern saat ini, segalanya harus serba cepat dan praktis. Guna mendukung kebutuhan layanan listrik semakin mudah, PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalselteng...

Belum Diserahkan Ke Warga SHM PTSL Kembali Ditarik

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah kepada seluruh masyarakat.Di kota Banjarbaru Kalimantan Selatan,Sertifikat...