Modus Tawaran Kerja Luar Negeri Palsu, Polda Kalsel Bongkar Jaringan Eksploitasi Seksual di Banjar
BANJARBARU, HABARKALIMANTAN - Polda Kalimantan Selatan bersama Polres Banjar berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus eksploitasi seksual, mengamankan 13 korban dari total 6 laporan polisi (LP), serta menetapkan 5 tersangka dari 3 laporan polisi yang telah diungkap.
Wakil Direktur Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel, AKBP Diaz Sasongko, menjelaskan bahwa dari 13 korban yang diamankan, terdiri dari delapan laki‑laki dan lima perempuan. Sejumlah barang bukti juga telah disita bersama tim Polres Banjar.
“Barang bukti yang kita sita meliputi handphone, uang tunai, serta dokumen‑dokumen pendukung seperti visa, paspor, dan dokumen lain yang berkaitan dengan modus operandi yang mereka gunakan,” ujar AKBP Diaz Sasongko.
Para tersangka diketahui membujuk korban dengan iming‑iming tawaran pekerjaan bergaji besar di luar negeri. Pelaku juga menyiapkan dokumen yang tidak sesuai ketentuan serta mengaku mengurus keberangkatan melalui jalur resmi. Faktanya, korban tidak pernah diberangkatkan ke luar negeri, melainkan justru dipekerjakan di wilayah lokal dengan tujuan eksploitasi seksual.
Berdasarkan penjelasan personel Polres Banjar di lapangan, tawaran pekerjaan tersebut ternyata mengarah pada eksploitasi seksual. Di wilayah Sungai Tabuk, tersangka mengelola sebuah warung kopi selama tujuh tahun, sementara praktik eksploitasi seksual berlangsung sekitar empat tahun dengan tarif Rp100.000 per layanan. Para korban pada kasus ini berusia antara 20 hingga 30 tahun.
Selain Sungai Tabuk, kasus serupa juga terungkap di Kertak Hanyar dengan modus berbeda, yakni melalui pesanan daring menggunakan aplikasi MiChat. Kedua kasus tersebut berhasil dibongkar setelah dalam beberapa waktu terakhir menjadi fokus penyelidikan Polres Banjar.
AKBP Diaz Sasongko menegaskan Polda Kalsel akan terus mengintensifkan upaya pencegahan warga menjadi korban perdagangan orang. Selain penegakan hukum, kepolisian juga menyiapkan program penanganan pasca‑kejadian termasuk trauma healing bagi para korban, serta memperkuat sinergitas dengan Instansi Imigrasi, TNI, pengelola jalur transportasi, dan lembaga terkait lainnya.
Serbusaka Kawal UMK Kotabaru 2027, Usulkan Angka Di Atas UMP dan KHL Sampai Rp6 Juta Lebih
KOTABARU, HABARKALIMANTAN — Konfederasi Serbusaka Kotabaru secara aktif mengawal pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotabaru Tahun 2027. Mereka membawa sejumlah usulan serta data survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disusun secara mandiri.
Wakil Ketua Serbusaka Kotabaru, Hasan, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat Dewan Pengupahan Kabupaten di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kotabaru, Jumat (20/11/2026). Rapat tersebut mengacu pada undangan Nomor 001/DEPEKAB/XI/2026 tertanggal 19 November 2026.
“Hari ini kami mengawal rapat kenaikan UMK untuk tahun 2027,” ujar Hasan.
Serbusaka telah mengantongi data kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan nilai alfa sebesar 8,87 persen. UMP Kalsel tahun depan dipastikan berada di angka Rp4.055.220, naik sekitar Rp330.220.
Berdasarkan angka tersebut, Serbusaka mengusulkan pengali 0,9 hingga 1,0 untuk perhitungan UMK Kotabaru, agar upah minimum kabupaten tetap berada di atas UMP. Skema ini menghasilkan usulan UMK sebesar Rp4.282.068, atau naik sekitar Rp377.423.
Khusus untuk sektor perkebunan kelapa sawit, Serbusaka meminta kenaikan 9 persen menjadi Rp4.302.068, dengan selisih kenaikan sekitar Rp398.062.
Tak hanya persentase kenaikan, Serbusaka juga membawa hasil survei KHL yang dilakukan secara mandiri di sejumlah pasar. Hasilnya menunjukkan kebutuhan hidup bulanan satu orang berkisar Rp4,8 juta bagi pekerja lajang hingga Rp6,8 juta sebagai angka tertinggi, dengan rata‑rata KHL mencapai Rp6.006.586.
Hasan menegaskan survei KHL merupakan salah satu acuan penting sesuai regulasi terbaru. Kendati demikian, keterbatasan waktu dan belum tersedianya anggaran serta regulasi membuat pemerintah belum dapat melakukan survei secara langsung. Serbusaka pun akhirnya turun langsung ke pasar atas inisiatif sendiri.
“Kami mempersiapkan dari jauh‑jauh hari. Akhirnya atas inisiatif sendiri, kami turun langsung ke pasar untuk menghimpun data KHL,” pungkasnya.
Serbusaka berharap data dan usulan yang dibawa dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan, sehingga kebijakan pengupahan Kotabaru 2027 benar‑benar memperhatikan kebutuhan hidup layak para pekerja.