Martapura – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda Jawaban Bupati Banjar atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pencadangan Pangan dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perubahan Propemperda tahun 2021, digelar di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Kabupaten Banjar Rabu (10/11/2021) pagi.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar, Agus Maulana didampingi Akhmad Rizanie Anshari ini dihadiri Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al-Habsyi untuk menyampaikan jawaban Bupati Banjar atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pencadangan Pangan dan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sebelumnya, Wakil Bupati Banjar mengucapkan terimakasih atas apresiasi, pendapat, saran dan masukan yang telah disampaikan juru bicara masing-masing Fraksi.
Said Idrus Al-Habsyi menanggapi atas Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Demokrasi Indonesia bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin menjamin terpenuhinya pangan yang cukup, tersedia, aman dan terjangkau baik harga maupun ketersediaannya bagi masyarakat.
“Kita berupaya meningkatkan produksi pangan dari petani,” ujar Habib Idrus.
Sementara itu, terkait tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi Golkar dimana langkah Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan optimalisasi lahan pertanian baru.
“Dengan membuka lahan pertanian baru yang masih belum tergarap dan mengoptimalisasi lahan yang sudah ada dengan mengupayakan bantuan alat mesin pertanian, benih, pupuk dan pestisida serta membangun sarana dan prasarana pendukung lainnya,” katanya.
Ditambahkannya, Langkah Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan amanat PP Nomor 12 tahun 2019.
“Untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” jelasnya.
Di Kesempatan yang sama usai Rapat Paripurna tersebut disinggung kepada Wakil DPRD Banjar Akhmad Rizanie Anshari bahwa maraknya aktivitas pertambangan yang mencemari lingkungan dan timbulnya permukiman-permukiman yang semakin mempersempit lahan baik pertanian maupun perkebunan, Politisi Partai Nasdem ini memang mengiyakan dan tidak memungkiri hal tersebut.
“Pada sektor ketahanan pangan kita memang berfokus pada sektor pertanian, memang semakin tahun lahannya semakin berkurang. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan yang urgent mengingat wilayah Kabupaten Banjar yang masih cukup luas, lain misalkan itu terjadi di Kota Banjarbaru,” pungkasnya.
Pada Rapat Paripurna tersebut juga dilakukan persetujuan penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021 yang disampaikan Juru Bicara Bapemperda.
