SAMARINDA Setelah resmi dikukuhkan sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim pada Jumat (27/10/2023),
Budi Widihartanto berkomitmen untuk memaksimalkan transaksi QRIS di kalangan UMKM Kaltim.
Budi menjelaskan bahwa meskipun transaksi QRIS di Kaltim sudah cukup pesat, ada beberapa wilayah dengan akses sinyal terbatas yang masih belum maksimal menggunakan platform tersebut.
Sebagai respons, KPw BI Kaltim berencana menggandeng pemerintah daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota,
untuk memastikan pelaku UMKM yang belum terdigitalisasi bisa segera diintegrasikan ke sistem QRIS.
“Misalnya ada data-data UMKM yang belum terdigitalisasi, maka akan kami dorong untuk bekerja sama dengan teman-teman perbankan atau penyelenggara jasa pembayaran yang ada di Kaltim,” lanjut dia.
Budi menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka jika mendapat pemberitahuan terkait adanya pelaku UMKM yang masih belum terdigitalisasi.
Dia mempersilakan hal tersebut diinformasikan ke pihaknya.
“Silakan diinfokan ke kami, nanti kami kerja sama dengan teman-teman perbankan untuk memfasilitasi itu dan mereka juga bisa terfasilitasi dengan QRIS-nya. Terutama untuk merchant atau pelaku UMKM-nya,” tambah Budi.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sempat menyampaikan bahwa peningkatan transaksi non tunai melalui QRIS di Kaltim perlu lebih ditingkatkan.
Dia mengarahkan, pihak KPw BI Kaltim dan Pemprov Kaltim perlu turun ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan transaksi non tunai itu.
“Saya berharap, nanti kita juga harus turun ke lapangan. Dalam beberapa minggu saya di sini, belum banyak UMKM kita yang menggunakan QRIS itu,” ujar Akmal Malik.
Pengalaman itu dia dapatkan saat melakukan kunjungan ke Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu lalu.
Di sana, dia sempat berkeliling ke beberapa stand UMKM desa dan ternyata belum menerima pembayaran dengan QRIS. Sehingga masih harus melakukan pembayaran tunai.
“PR kita banyak. Semoga ke depan kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk mendorong pembayaran dengan QRIS ini,” tutupnya.
