Menteri Pertanian RI Ir Andi Amran Sulaiman menaruh harapan besar kepada Provinsi Kalimantan Selatan agar menjadi lumbung pangan nasional dan penyuplai minimal 40 persen kebutuhan pangan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur nantinya.
Hal ini diutarakan Amran saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Upaya Khusus (Upsus) Akselerasi Peningkatan Produksi Padi dan Jagung di Kalsel di Banjarmasin pada Jumat (17/11).
Rakor Upsus yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar sekaligus membacakan sambutan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin ini diikuti unsur Polda Kalsel, Kejaksaan Tinggi, bupati/pj bupati, walikota atau yang mewakili, kepala dinas pertanian dari 13 kabupaten/kota, dan pejabat terkait lainnya.
Menteri Pertanian Amran mengatakan, upaya khusus ini perlu dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan produksi padi dan jagung nasional sehingga menekan impor dan mengembalikan swasembada yang pernah diraih sebelumnya yakni tahun 2017 hingga 2020.
Salah satu terobosanya dengan mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan produktif yang potensinya di Indonesia mencapai 10 juta hektar, sehingga Kalsel menjadi salah satu daerah fokus program.
Dampak perubahan iklim terhadap pertanian menurut Amran sangat berbahaya. Diilustrasikan, jika sawah tadah hujan 1 juta hektar ditanami padi, lalu tiba-tiba tidak ada hujan dan terjadi gagal panen, maka ada kerugian Rp 12 triliun dan ada petani yang alami kerugian 12 juta orang.
“Inilah pentingnya kita akselerasi optimasi lahan rawa di Kalimantan Selatan ini, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Kita pastikan sumber air, bibit dan pupuknya,” ujarnya.
Amran juga menjelaskan Provinsi Kalsel memiliki potensi lahan rawa untuk dibangun dan dioptimalisasi menjadi lahan pertanian seluas 206 ribu hektar. Untuk itu, akselerasi peningkatan produksi padi dan jagung di Kalsel adalah sebuh keharusan karena potensi lahan tersebut dapat menyediakan pangan yang besar, baik untuk penopang pangan nasional khususnya menyuplai kebutuhan IKN di Kaltim dan meningkatkan kesejahteraan petani bahkan kedepan dapat diekspor.
“Luasnya yang kita putuskan tadi 206 ribu hektar. Ini lahan rawa. Semua Insya Allah peralatan, benih, pupuk kami siapkan dari pusat. Awalnya ragu-ragu dikit, ternyata setelah saya tongkrongi dua hari, Insya Allah bisa 206 ribu hektar dan ini menjadi penopang pangan nasional,” jelasnya lagi kepada pers usai pertemuan.
“Kita jadikan juga sekaligus penopang pangan IKN dan nanti kedepan ini digunakan untuk short time dan long time. Short timenya mengurangi impor, dan long timenya mempersiapkan IKN,” lanjut Amran.
Perlu diketahui, Kementan di tahun 2023 menargetkan produksi beras sebesar 32 juta ton dan jagung 16 juta ton.
Sementara di tahun 2024, produksi beras ditargerkan 34 juta ton dan jagung 18 juta ton.
Adapun target luas tanam padi di Kalsel seluas 237.997 hektar dengan target produktivitas di tahun 2023 sebesar 3,94 ton per hektar dan 2024 sebesar 4,28 ton per hektar.
Sementara untuk peningkatan produksi jagung, penanaman jagung di Kalsel tahun 2024 ditargetkan seluas 35.000 hektar
Sementara itu, Gubernur Paman Birin dalam sambutan melalui Sekdaprov, mengapresiasi upaya akselerasi produksi padi dan jagung di Kalsel yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian saat ini di bawah kepemimpinan Mentan Amran.
Pasalnya, pertanian merupakan sektor strategi penopang pertumbuhan ekonomi, yakni berdasarkan data BPS, kontribusinya sebesar 11,4% terhadap perekonomomian Provinsi Kalsel.
“Kami berharap kerja sama yang baik dapat terus terjalin dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui optimasi produksi di Kalsel,” sebutnya.
Lanjut dikatakan Paman Birin, Kalsel memiliki lahan sawah dan rawa yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka optimasi di produksi padi dan jagung. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk mendukung program strategis Kementan dalam upaya mewujudkan akselerasi produksi pangan melalui optimalisasi lahan sawah dan lahan rawa.
Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, Suwandi dalam laporannya saat rakor ini menyebutkan, upsus peningkatan produksi padi di antaranya melalui mekanisasi percepatan tanam, penggunaan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk non subsidi atau hayati dan memperbaiki pengelolaan tata kelola air irigasi. Selanjutkan dengan meningkatkan bimbingan teknis (bimtek) dan frekuensi penyuluhan, penerapan teknologi budidaya dan integrated farming, penerapan jeda waktu panen ke tanam maksimal 15 hari, mempermudah akses KUR untuk modal dan mekanisasi, menjalin kemitraan dengan off taker.
“Di Kalsel ini ada lahan 290 hektar, sebagian besar atau 55 persen yakni 160 hektar isinya rawa mineral dan sekitar 15 hektar atau 15 persen irigasi teknis dan sisanya lahan tadah hujan. Dengan program Upsus ini, kita dorong Kalsel naik kelas. Kalsel sekarang ini peringkat 12 daerah penghasil beras, produksi berasnya 835 ribu ton. Ini naik kelas karena sebelumnya peringkat 13,” katanya.
Dalam Rakor Upsus, Mentan memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk mengemukakan keluhan atau hal-hal yang diperlukan petani dan pemerintah daerah.
Pj Bupati Batola Mujiyat pun membeberkan apa-apa yang menjadi kendala petani ditempatnya, antara lain terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi subsidi yang terlalu panjang menurutnya, sehingga pemberian pupuk ke petani tersebut terlambat.
Selain itu, Mujiyat menyebutkan, ada wilayah di Batola sekitar 20.000 hektare yang perlu mesin pembuang air untuk dialirkan ke sungai Barito. Luas 99 000 ada sekitar 20.000 ha.
“Tingkat keasaman juga tinggi karena air tidak bisa berganti,” sebutnya.
Menanggapi hal ini, Mentan Amran pun berharap janji akan mempersingkat birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi ini, termasuk meniadakan keharusan seorang penjabat bupati meminta izin ke Mendagri dulu, khusus pencairan dana subsidi pupuk ini.
(adpim/habarkalimantan)
Editor : AS Pemil
