Sebagian Besar Guru tingkat Sekolah Dasar(SD) dan tingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP) yang ada di Kabupaten Banjar mengeluhkan Perbedaan antara Kabupaten Banjar dengan Daerah lainnya di Kalimantan Selatan dari sisi Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP).
Hal ini diungkapkan salah satu guru yang enggan menyebutkan namanya, namun mengaku sebagai pengajar di salah satu Sekolah Negeri yang ada di Kabupaten Banjar
Ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Rabu(15/1/2020) dia mengatakan bahwa untuk besaran TPP jabatan fungsional guru di Kabupaten Banjar, selama ini paling tinggi Rp 297.500 untuk golongan IV, sementara di daerah lain seperti Kabupaten Batola, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin mencapai Rp 700.000 sampai dengan Rp 1.500.000.
“Kami nilai adanya keanehan, tolak ukurnya seperti apa?,” tuturnya
Idealnya menurut dia, TPP jabatan fungsional guru di Kabupaten Banjar dapat lebih tinggi atau setidaknya menyamakan dengan TPP dengan Kabupaten Kota lainnya di Kalimantan Selatan, mengingat profesi guru sebagai pendidik yang memiliki peran besar dalam meningkatkan mutu SDM di daerah.
Apalagi TPP ini sering dijanjikan berkali kali dinaikkan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya, hingga sepuluh tahun berlalu, TPP ini tidak pernah dinaikkan oleh pemerintah daerah. Tunjangan ini pun ini terdata sebagai yang terendah di propinsi Kalimantan Selatan dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan hidup guru.
” Kabupaten Banjar yang seluas ini masa TPP untuk tenaga pengajarnya paling rendah se Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Ditambahkanya, untuk tahun 2020 ini terdengar kabar bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar akan menaikkan besaran TPP tersebut, namun kenaikannya paling tinggi hanya untuk jabatan fungsional Guru Madia yaitu Rp 539.000.
“Untuk Guru Muda Rp 408.000,Guru Pertama Rp 328.000 dan Guru Non Sertifikasi,TPP Pusat Rp 524.000. ” jelasnya.
Kabar yang menurutnya sudah tersebar di kalangan sesama guru dan disertai foto daftar besaran TPP yang diterima perkelas jabatan tersebut, ditambahkannya semakin aneh dan membingungkan.
Sebab, jabatan lainnya mulai dari Jabatan PTP, Administrator dan Pengawas, Jabatan Pelaksana, Fungsional, Dokter dan Kesehatan, mendapatkan tambahan tunjangan prestasi kerja, sedangkan fungsional guru tidak ada.
“Apakah guru di Kabupaten Banjar ini dinilai tidak ada prestasi, atau ada pestasi namun tidak dihargai, kenapa kami sebagai pendidik mesti dijadikan anak tiri?” tutupnya.
Terkait keluhan tenaga pendidik ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Maidi Armansyah tak menampik bahwa, tunjangan tambahan penghasilan untuk guru PNS yang ada di Kabupaten Banjar sudah 10 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan dan itu terendah di Kalimantan Selatan.
“Kami sudah mengusulkan untuk kenaikan TPP fungsional guru, namun putusan semua dari Tim Penyusun, yakni Bapeda,Bapalitbang,BPKAD, BKD,dll,” ujar Maidi.
Untuk prestasi kerja yang kabarnya tidak didapatkan pejabat fungsional guru di tahun ini, Maidi menambahkan bahwa, kemungkinan pertimbangan Tim Penyusun meniadakan tunjangan tersebut lantaran banyaknya jumlah guru yang ada di kabupaten Banjar ini yang harus disesuaiakan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kemungkinan juga sebagian guru telah mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pusat yang besarnya satu bulan gaji,” ucapnya.
