BANJARMASIN – Keluhan warga Citraland Banjarmasin terkait pemanfaatan jalan perumahan sebagai jalur alternatif menuju Sekolah Mitra Kasih hingga kini belum mendapat kejelasan dari DPRD Banjar.
Sikap lembaga legislatif tersebut menuai kritik tajam dari Fauzan Ramon, seorang pengacara senior sekaligus warga Citraland, yang menilai DPRD Banjar tidak transparan dan tak profesional dalam menangani persoalan tersebut.
Fauzan menyatakan kekecewaannya karena DPRD Banjar hingga saat ini belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan keluhan warga.
Padahal, permasalahan ini telah diadukan sejak lama dan menjadi perhatian publik. Fauzan menyebut ketidakjelasan ini sebagai bukti kurangnya profesionalisme DPRD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Warga Citraland sudah menyampaikan keluhan secara formal. Tapi hingga kini, tidak ada tanggapan yang konkret dari DPRD Banjar. Mereka seolah mengabaikan aspirasi kami,” kata Fauzan Ramon saat ditemui di kawasan perumahan Citraland, Jumat (06/12/2024).
Menurut Fauzan, langkah DPRD Banjar seharusnya mencontoh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, yang dinilai lebih responsif.
Pemkab Banjar, menurut Fauzan, melalui surat resminya telah menjawab keluhan warga dengan memberikan penjelasan dan mengajak semua pihak terkait untuk mencari solusi bersama.
“Sikap pemkab Banjar patut diapresiasi. Mereka memberikan respons resmi dan menjelaskan langkah yang diambil. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan kepedulian. Namun, DPRD Banjar justru sebaliknya,” tegas Fauzan.
Fauzan juga mengkritisi kurangnya keterlibatan warga dalam proses mediasi atau pembahasan masalah ini.
Fauzan juga mengutip percakapan pribadinya dengan Ketua Komisi III DPRD Banjar, Abdul Razak, yang menjelaskan bahwa keluhan warga Citraland sudah ditindaklanjuti dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait.
“Secara prinsip keluhan pian (Saudara) sudah ditindaklanjuti dengan melakukan RDP dengan Pemda dan pihak yayasan/perusahaan dan meminta Pemda sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk segera menindak lanjuti,” ucap Fauzan mengutip percakapannya melalui WhatsApp dengan Razak.
Fauzan menilai DPRD Banjar seharusnya mengundang perwakilan warga Citraland yang sejak awal mengajukan keluhan terkait persoalan tersebut.
Jadi, bukan hanya pihak Sekolah Mitra Kasih, manajemen Citraland, dan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk duduk bersama mencari jalan keluar.
Namun, lanjut dia, hingga kini, mediasi yang melibatkan warga Citraland dan berbagai pihak terkait belum juga dilakukan.
“Kami merasa diabaikan. Sebagai warga yang terdampak langsung, kami memiliki hak untuk dilibatkan dalam pembahasan masalah ini. ,” ungkapnya.
Keluhan warga Citraland ini sebelumnya telah diberitakan oleh Banuaterkini.com, di mana warga memprotes pemanfaatan jalan perumahan sebagai jalur alternatif yang mereka nilai mengganggu kenyamanan.
Bahkan, warga juga mendesak adanya audit terhadap izin operasional Sekolah Mitra Kasih yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Masalah ini terus menjadi polemik, sementara tanggapan dari DPRD Banjar dinilai belum memenuhi harapan warga.
Fauzan Ramon berharap DPRD Banjar dapat segera menunjukkan langkah konkret dan transparan untuk menyelesaikan persoalan ini.
“DPRD Banjar kayanya perlu belajar administrasi negara, supaya faham cara merespon keluhan warga yang disampaikan secara resmi. Setidaknya dengan membalas melalui surat resmi juga supaya warga mengetahui perkembangannya,” pungkas Fauzan.
