BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), bertempat di Aula Widyatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Senin (9/12/24).
Guna mengatasi persoalan anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Banjarbaru, Dinas Pendidikan kota Banjarbaru bersama jajaran SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan langkah besar penanganan ATS untuk tahun 2025 mendatang.
Pelaksanaan belajar paket di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Banjarbaru, menjadi program unggulan prioritas Pemerintah Kota Banjarbaru, dalam mengatasi permasalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS).
Adapun kelompok belajar ini terdiri dari paket A, paket B, dan paket C yang tersebar di tujuh PKBM di lima kecamatan se Banjarbaru.
Kadisdik Kota Banjarbaru, Dedi Sutoyo mengatakan, pelaksanaan PKBM menjadi solusi terbaik untuk anak-anak di Banjarbaru agar kembali mendapatkan akses bersekolahnya.
Dalam kegiatan belajar mengajar juga di PKBM dilakukan sama seperti sekolah negeri pada umumnya, seperti lamanya pendidikan hingga penerapan kurikulum merdeka belajar.
“Mereka fleksibel karena ada sistem modul, tatap muka hingga daring, konsep kurikulum mereka juga sudah diakses sampai ke PKBM dan akun belajar termasuk rapor pendidikan nya sudah diterapkan di PKBM,” ujarnya.
Sebelumnya, pihaknya dalam kurun waktu satu bulan setengah belakangan, telah melakukan verifikasi validasi data ATS dan APS yang turut dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan.
“Data terakhir dari sistem Dapodik Disdik Banjarbaru hingga tahun 2023, tercatat ada sekitar 1.500 ATS di Banjarbaru, data itu telah kita verifikasi validasi data dalam kurun waktu satu bulan setengah dan hari ini data itu selesai diolah,” ungkapnya.
Dengan ada nya data tersebut, maka di gelarlah rapat kordinasi dan evaluasi percepatan penanganan ATS atau APS di Banjarbaru, salah satunya untuk mendistribusikan data tersebut ke dinas-dinas terkait.
“Hari ini kita mendistribusikan data tersebut ke dinas- dinas terkait, kemudian ditambah penandatangan komitmen, setidaknya itu nanti di bulan Februari sudah ada RTL setiap dinas,” terangnya.
Dedi menjelaskan, dari hasil survei lapangan juga ditemukan data ATS ini setidaknya muncul karena 13 macam alasan, di antaranya tidak mau sekolah, tidak ada biaya, sekolah jauh dari rumah hingga merasa sudah cukup dengan tingkat pendidikan yang dimiliki sekarang
“Kita sudah berusaha maksimal menyelenggarakan pendidikan di Kota Banjarbaru, oleh sebab itu kami tekankan kerja sama lintas sektor, karena banyak dari anak-anak kita berada di level SMA memilih tidak melanjutkan sekolah, dengan alasan merasa cukup dengan pendidikan yang ada dan sudah bekerja dan ini yang harus kita detail kan nanti bagaimana tindaklanjutnya,” sebutnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Asisten I Abdul Basid, menuturkan semua SKPD termasuk kementerian hingga masyarakat harus ikut terlibat, dalam penanganan ATS maupun ATS di Kota Banjarbaru.
“Dan hari ini juga kita sepakati komitmen penanganan itu untuk kemudian dilakukan rapat lebih konkrit dan lebih detail lagi untuk penanganan ATS dan APS,” terangnya.
Abdul Basid, berharap tidak hanya disdik saja yang bergerak, namun juga semua stakeholder ikut terlibat.
“Camat Lurah di Kota Banjarbaru memberikan support, tinggal kita pastikan penanganannya seperti apa sehingga jelas bisa ditangani, meski di sisi lain data ini akan terus bergerak dan dinamis,” pungkasnya.
