Pada Senin (1/9/2025) lalu digelar aksi oleh ribuan massa Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) di depan Gedung DPRD Kaltim.
Demo inipun akhirnya pecah setelah polisi membubarkan massa dengan gas air mata dan water canon.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah anggota dewan pun sebelumnya menemui pengunjuk rasa.
Hamas sapaannya mencoba berdialog dengan massa aksi. Namun, kehadiran mereka justru disambut sorakan dan desakan agar 11 tuntutan yang dibawa Aliansi Mahakam segera ditindaklanjuti.
“Kami lagi mendiskusikan agar menulis apa yang disampaikan ke dewan dan akan ditandatangani bersama,” ujar Hamas.
Ia menambahkan, selain DPRD, pihak eksekutif dan yudikatif juga diharapkan menyatakan sikap, yakni Gubernur Kaltim dan Kapolda.
Meski sudah menyatakan siap mengkaji tuntutan, massa tetap mendesak agar pembahasan dilakukan saat itu juga di lokasi Hamas menegaskan komitmen DPRD untuk meneruskan aspirasi rakyat ke pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami akan sampaikan, tenang. Aspirasi kalian akan kami terima dengan baik. Apalagi disampaikan dengan damai,” pintanya.
Namun, pertemuan itu tak menghasilkan kesepakatan. Presiden BEM KM Unmul, M. Ilham Maulana, menilai jawaban yang diberikan Hamas terlalu normatif dan belum menyentuh substansi tuntutan.
“Hanya saja sangat kami sayangkan, responnya sangat normatif sebagai pimpinan legislatif. Jawaban itu tidak bisa menyelesaikan termasuk 11 tuntutan kami ini,” tegasnya.
Ia menyebut, ketidakpuasan massa muncul lantaran jawaban Hamas hanya sebatas janji meneruskan aspirasi ke pusat, tanpa langkah konkret.
“Kami trauma dengan jawaban normatif seperti itu. Aksi-aksi sebelumnya pun tidak ada respon lebih lanjut,” pungkasnya.
Atas respon tersebut aliansi ini juga masih berkoordinasi atas kemungkinan aksi lanjutan yang lebih besar.
