Banjarbaru – Demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pekan lalu dinilai sebagai alarm bagi lemahnya komunikasi publik antara wakil rakyat dan masyarakat. Gelombang protes yang ramai diperbincangkan di media sosial mencerminkan adanya jarak yang kian melebar antara kinerja lembaga legislatif dengan persepsi publik.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Novaria Maulina, menilai para pejabat publik masih abai dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dua arah dengan masyarakat. Padahal, di era digital saat ini, media sosial bukan sekadar kanal hiburan, melainkan ruang utama masyarakat mencari dan menyebarkan informasi.
“Kenapa masyarakat menganggap DPR tidak bekerja? Bukan semata-mata karena mereka tidak melakukan tugasnya, tapi karena informasi kinerja tidak sampai ke publik. Konten yang dihadirkan lebih banyak bersifat seremonial, bukan bukti nyata kerja legislasi,” tegas Novaria.
Menurutnya, kegagalan pejabat publik mengemas kinerja menjadi informasi yang relevan dan mudah dipahami masyarakat berkontribusi besar terhadap lahirnya ketidakpercayaan. Akibatnya, kritik, sinisme, hingga aksi demonstrasi muncul karena publik merasa aspirasi mereka tidak terjawab.
Lebih jauh, Novaria menilai derasnya informasi soal gaji, tunjangan, hingga hoaks terkait DPR yang beredar di media sosial semakin memperlebar jurang kepercayaan. “Masyarakat lebih cepat percaya pada kabar negatif karena tidak ada narasi tandingan yang kuat dari DPR sendiri,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih kreatif, bukan sekadar publikasi kegiatan seremonial. Pejabat publik, kata dia, harus mampu menghadirkan informasi berbasis storytelling yang menunjukkan proses kerja, capaian, hingga tantangan yang dihadapi. Dengan begitu, publik tidak hanya disuguhi janji politik, tetapi juga bisa menilai langsung kinerja wakil mereka.
Meski begitu, Novaria tetap mengapresiasi langkah DPRD Kalsel yang hadir langsung menemui massa aksi dan mendengarkan aspirasi mahasiswa. “Langkah itu patut diapresiasi, karena tidak semua DPRD di daerah lain mau duduk bersama demonstran. Itulah yang membuat aksi di Banjarbaru berjalan damai dan tanpa provokasi,” pungkasnya.
