MARTAPURA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, menginstruksikan audit lingkungan menyeluruh terhadap belasan korporasi yang beroperasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kalimantan Selatan. Langkah tegas ini diambil sebagai respons atas bencana banjir yang terus berulang di wilayah tersebut.
Hal itu ditegaskan Hanif saat turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Bincau, Kabupaten Banjar, pada Selasa (30/12/2025). Didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Menteri LH menjelaskan bahwa banjir di Bincau dipicu oleh kombinasi faktor alam dan rendahnya kepatuhan terhadap daya dukung lingkungan.
Secara ekologis, Bincau merupakan daerah tangkapan air dengan vegetasi rawa yang kini telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Menghadapi perubahan lanskap ini, Hanif mendorong masyarakat untuk kembali mengadopsi kearifan lokal dalam membangun hunian.
“Rumah kita dulu itu panggung. Ini penting sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi alam yang memang rawan genangan,” ujarnya.
Kementerian LH mencatat adanya penurunan fungsi sungai yang signifikan akibat sedimentasi. Hal ini diperburuk oleh aktivitas masif di hulu DAS oleh sekitar 16 hingga 20 entitas bisnis yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.
Pembukaan lahan skala besar tersebut diduga kuat memperlemah daya serap DAS. Sebagai langkah nyata, Hanif mewajibkan seluruh perusahaan tersebut menjalani audit lingkungan oleh pihak independen. Ia pun memberikan peringatan keras bagi perusahaan yang tidak patuh.
“Jika terbukti lalai dalam mitigasi bencana, pemerintah tidak segan untuk mencabut izin lingkungan mereka,” tegas Hanif.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, menyatakan bahwa pemerintah daerah tengah bergerak cepat melakukan pemetaan dan sinkronisasi data di lapangan.
”Tadi kami mendampingi Bapak Menteri meninjau langsung kondisi wilayah yang terdampak curah hujan tinggi, di mana beberapa titik masih tergenang air. Beliau memberikan arahan khusus karena hal ini berdampak pada sektor usaha, sehingga akan dilakukan pemetaan (mapping) dan audit menyeluruh,” ungkap Syarifuddin.
Ia berharap hasil audit independen tersebut dapat segera memberikan titik terang bagi langkah strategis pemerintah ke depan.
”Harapannya, hasil audit tersebut segera keluar agar langkah penanganan ke depan dapat diputuskan dengan tepat. Beliau juga menekankan pentingnya mengembalikan fungsi alam dan hutan untuk menahan tingginya curah hujan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel kini tengah memprioritaskan penyaluran bantuan sosial sembari mengkaji status darurat bencana. Syarifuddin menjelaskan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat.
”Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk sinkronisasi data sebelum menetapkan status darurat. Terkait bantuan, kami telah mengerahkan Dinas Sosial, BPBD, dan instansi terkait untuk terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” jelasnya.
Kondisi lingkungan di Kalsel saat ini dinilai berada pada titik yang sangat rentan. Data tahun 2020–2021 menunjukkan bahwa curah hujan sebesar 100 mm per hari kini sudah cukup untuk memicu banjir bandang di wilayah tersebut.
Sebagai langkah penindakan, Tim Penegakan Hukum (Gakkum) KLH telah dikerahkan untuk menyisir wilayah Kalsel bagian barat, mulai dari lereng Pegunungan Meratus hingga ke hilir. Operasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.
“Penertiban dan pengembalian ketaatan lingkungan menjadi prioritas,” tutup Hanif Faisol Nurofiq.
