DPD Golkar Tapin Dukung Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Murah dan Minim Politik Uang
HABARKALIMANTAN, RANTAU – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mengemuka dan menuai beragam respons. Di Kabupaten Tapin, DPD Partai Golkar secara tegas menyatakan dukungannya terhadap skema tersebut, yang dinilai lebih realistis dan sesuai dengan kondisi demokrasi saat ini.
Sekretaris DPD Golkar Tapin, Agus Sadin, mengatakan pihaknya sejalan dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang telah lebih dulu menyuarakan dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD.
“DPD Golkar Tapin sangat mendukung wacana Pilkada dipilih melalui DPRD. Sikap ini sesuai dengan keputusan DPP Golkar yang disampaikan langsung Ketua Umum Golkar di hadapan Presiden pada puncak HUT Golkar tahun 2025 lalu,” ujar Agus, Selasa (20/1/2026) saat dihubungi via WhatsApp.
Menurut Agus, konsep kedaulatan rakyat tidak bisa dimaknai secara sempit hanya melalui Pilkada langsung. Ia menilai, praktik Pilkada langsung selama ini justru menghadirkan persoalan serius, terutama maraknya politik uang dengan biaya politik yang sangat tinggi.
“Kedaulatan rakyat itu relatif. Fakta di lapangan, Pilkada langsung sering kali tidak sesuai harapan karena money politik begitu masif. Bukan hanya kehendak calon, tapi juga sering menjadi permintaan langsung dari masyarakat. Calon jadi serba salah, dituruti itu pelanggaran, tidak dituruti tidak dipilih,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Agus, membuat Pilkada kehilangan esensi demokrasi. Karena itu, Golkar memandang Pilkada melalui DPRD sebagai salah satu solusi untuk menekan biaya politik sekaligus meminimalkan praktik transaksional.
“DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Jadi Pilkada lewat DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis dan dinilai lebih efisien,” katanya.
Menjawab kekhawatiran publik soal potensi politik uang yang berpindah ke DPRD, Agus menyebut hal itu sebagai pilihan sistem. Namun ia menekankan, sistem mana pun tetap membutuhkan komitmen moral dan pengawasan yang kuat.
“Kami melihat ini sebagai pilihan untuk Pilkada yang lebih murah. Sistemnya boleh berbeda, tapi integritas tetap jadi kunci,” tegasnya.
Terkait kesiapan partai, Agus memastikan Golkar Tapin siap menghadapi perubahan sistem apa pun yang disepakati secara nasional.
“Partai politik harus selalu siap, termasuk Golkar. Apa pun sistem yang nantinya diputuskan bersama, kami siap menjalankannya,” ujarnya.
Ia berharap ke depan sistem pemilu di Indonesia benar-benar dirancang secara matang dan sesuai dengan kultur bangsa, sehingga demokrasi tidak lagi dipersempit sebagai ajang transaksi ekonomi.
“Harapan kami, pemilu menjadi ajang demokrasi yang sesungguhnya. Bukan tempat mencari keuntungan ekonomi semata. Katakan tidak untuk money politik,” pungkasnya.
