Menilik Potensi Bahari Tanah Laut: Mengapa TPI di Bumi Tuntung Pandang Belum Optimal?
HABARKALIMANTAN – PELAIHARI – Sebagai salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut (Tala) menyimpan potensi perikanan yang luar biasa. Namun, muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dianggap tidak segeliat daerah tetangga.
Faktanya, infrastruktur pendaratan ikan sebenarnya telah tersedia di beberapa titik strategis, seperti di kawasan Muara Kintap dan Swarangan. Lantas, apa yang membuat aktivitas pelelangan ikan di Tanah Laut tampak “sunyi”?
Salah satu faktor utama yang menghambat aktivitas TPI adalah pola niaga tradisional yang sudah mengakar. Banyak nelayan lokal lebih memilih melakukan transaksi langsung di tengah laut dengan kapal pengepul atau tengkulak.
“Sistem ‘jemput bola’ dari pengepul dianggap lebih praktis oleh nelayan. Mereka bisa langsung mendapatkan uang tunai untuk menutupi biaya operasional tanpa harus menunggu proses lelang di darat,” ungkap salah satu pengamat maritim lokal.
Selain faktor budaya, kendala administratif juga menjadi tembok penghalang. Sebagian besar fasilitas pendaratan ikan merupakan aset yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau pusat.
Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki keterbatasan ruang gerak dalam melakukan renovasi besar-besaran atau pengembangan fasilitas menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tanpa adanya serah terima aset yang jelas.
Alih-alih hanya sekadar tempat lelang, pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Fokus utama PPI adalah menyediakan infrastruktur dasar yang layak seperti dermaga tambat labuh dan fasilitas bongkar muat yang memadai.
Meskipun fungsi lelang (TPI) belum berjalan maksimal, aktivitas pendaratan ikan tetap berlangsung setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pasar lokal di Pelaihari hingga ke Banjarmasin.
Optimalisasi TPI di Tanah Laut memerlukan sinergi antara edukasi nelayan mengenai transparansi harga lelang dan penyederhanaan birokrasi pengelolaan aset. Jika fungsi TPI berjalan maksimal, diharapkan harga ikan di tingkat nelayan bisa lebih kompetitif dan berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Tanah Laut pun terus berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam agar fasilitas yang sudah dibangun tidak sekadar menjadi monumen, melainkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Bumi Tuntung Pandang.
