Perkuat Kelembagaan dan Lindungi Anak di Era Digital, TP-PKK Kabupaten Banjar Gelar Rakoor 2026
HABARKALIMANTAN – MARTAPURA – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Tahun 2026 bertempat di Aula Barakat Lantai 2, Kantor Bupati Banjar, pada Rabu (28/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan program kerja daerah dengan hasil Rakernas PKK 2025 serta fokus pada penguatan data dan perlindungan anak.
Ketua TP PKK Kabupaten Banjar, Hj. Nurgita Tiyas, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui validitas data dasar Wisma. Ia meminta agar setiap pelaporan dilakukan secara konkret dengan didukung bukti dokumentasi yang informatif.
”Data tersebut harus memiliki validitas dan reliabilitas yang benar sesuai fakta di lapangan. Saya berharap rekapitulasi laporan tahunan dari tingkat kecamatan menyertakan narasi serta lampiran gambar before-after yang jelas. Ini penting untuk akurasi pelaporan hingga ke tingkat provinsi,” tegas Nurgita.
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam Rakoor ini adalah implementasi program pada Pokja I, khususnya mengenai pola asuh anak di era digital. Nurgita menyoroti tingginya paparan screen time pada remaja dan pentingnya bimbingan orang tua agar anak-anak tidak terjerumus pada pengaruh negatif internet.
Beberapa isu utama yang menjadi prioritas tahun 2026 meliputi:
Edukasi Seks Dini & Gender: Memberikan pemahaman batasan interaksi sosial berdasarkan gender.
Program KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual): Menekankan bahwa kekerasan seksual tidak hanya fisik, tetapi juga non-verbal seperti catcalling atau tatapan menggoda.
Pendampingan Literasi: Membantu anak memfilter informasi pendek di media sosial yang belum tentu benar secara literatur.
Sinergi antara PKK dan pemerintah daerah diperkuat dengan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Muhammad Hafizh Anshari, menyatakan bahwa PKK merupakan mitra strategis sebagai lembaga kemasyarakatan desa.
Hafizh memaparkan lima peran kunci Dinas PMD dalam mendukung TP-PKK:
Peningkatan Kapasitas: Pelatihan bagi kader PKK.
Perencanaan Partisipatif: Melibatkan kader dalam sosialisasi program desa.
Penguatan Kelembagaan: Pelatihan khusus untuk Pokja dan sekretariat.
Kolaborasi: Memfasilitasi kerja sama dengan stakeholder lain.
Dukungan Penganggaran: Memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan PKK.
”Kami berharap PKK dapat menjalankan peran multifungsi sebagai penyuluh, motivator, hingga penggerak masyarakat. Dengan akses yang terbuka luas, masyarakat diharapkan lebih aktif mendukung pembangunan di desa,” ujar Hafizh.
Rakoor ini diharapkan menghasilkan rumusan program yang lebih terukur dan mampu menjawab tantangan sosial masyarakat Kabupaten Banjar di tahun 2026.
