Jelang Audit BPK, Bupati Banjar Ingatkan Transparansi dan Prioritas Penanganan Banjir
HABARKALIMANTAN – MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif. Dalam Apel Kerja Gabungan yang digelar di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (2/2/2026), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, H Ikhwansyah, menyampaikan pesan krusial mewakili Bupati Banjar kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Fokus utama amanat tersebut menyoroti dua hal mendesak: kesiapan menghadapi audit laporan keuangan dan penyusunan rencana pembangunan yang adaptif terhadap bencana.
Terkait penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Bupati Banjar mengingatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah agar tidak terjebak pada rutinitas penyusunan dokumen semata. Ia menuntut adanya integritas dan korelasi nyata antara angka yang dilaporkan dengan manfaat yang dirasakan publik.
“Perlu saya tegaskan kembali bahwa laporan kinerja dan laporan keuangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Setiap program, anggaran serta hasil yang dicapai harus mampu menunjukkan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ikhwansyah saat membacakan amanat Bupati.
Momentum ini menjadi semakin penting mengingat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 mulai pekan ini hingga satu bulan ke depan. Pemerintah daerah diminta menyikapi proses ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pembuktian penerapan good governance.
“Seluruh perangkat daerah diharapkan proaktif dalam menyiapkan dokumen dan data dukung yang diperlukan, serta memberikan informasi secara transparan dan tepat waktu,” lanjutnya.
Selain masalah akuntabilitas, Ikhwansyah juga memaparkan arahan strategis terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027. Evaluasi terhadap capaian pembangunan 2025 harus menjadi landasan objektif dalam merancang program masa depan.
Secara khusus, sorotan tajam diarahkan pada bencana banjir yang melanda sejumlah kecamatan di awal tahun 2026. Kerusakan infrastruktur dan gangguan layanan publik akibat bencana ini menuntut penyesuaian anggaran yang signifikan.
“Oleh karena itu, penanganan dan pemulihan dampak banjir harus menjadi prioritas utama, baik dalam RKPD Perubahan Tahun 2026 maupun RKPD Tahun 2027. Seluruh alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat, sementara belanja yang tidak produktif harus ditekan,” pungkasnya menutup amanat.
Kegiatan apel gabungan ini turut dihadiri oleh jajaran asisten, staf ahli, kepala SKPD, serta seluruh peserta dari unsur ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Banjar.
