SAMARINDA – Di banyak sudut Rukun Tetangga (RT) di Samarinda, papan proyek kecil bertuliskan Probebaya bukan sekadar penanda kegiatan. Ia merekam denyut pembangunan di level paling bawah, dari jalan gang yang dicor, drainase yang dibenahi, hingga program pemberdayaan warga yang lahir dari musyawarah RT.
Namun, memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, satu pertanyaan mulai mengemuka: bagaimana nasib Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) ketika tongkat estafet kepemimpinan Samarinda kelak berganti?
Isu tersebut akan dibedah dalam Diskusi Publik Keberlanjutan Probebaya, yang digelar Minggu, 15 Februari 2026, pukul 12.00–16.00 WITA di Samarinda. Diskusi ini diinisiasi oleh media online Arusbawah.co sebagai ruang refleksi kritis terhadap masa depan kebijakan berbasis masyarakat.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, menilai forum ini penting bukan untuk menyerang kebijakan yang sudah berjalan, melainkan memastikan arah program tetap berpihak pada kepentingan warga.
“Probebaya ini sudah menyentuh level paling bawah, RT. Justru karena dampaknya langsung ke masyarakat, kita perlu memastikan program ini tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah tanpa evaluasi yang matang,” ujar Yakub.
Probebaya mulai dijalankan sejak 2021 dengan mengusung prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Warga RT dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan kegiatan. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini berkembang hampir ke seluruh RT di Samarinda.
Namun demikian, menurut Yakub, capaian administratif belum tentu sejalan dengan kualitas dampak substantif di lapangan. Karena itu, diskusi publik ini akan mengangkat sejumlah pertanyaan mendasar terkait keberlanjutan Probebaya.
“Pertama, apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan Samarinda berikutnya?” kata Yakub.
Selain itu, diskusi juga akan menyoroti sejauh mana figur-figur potensial calon pemimpin Samarinda memahami konsep dan filosofi Probebaya secara utuh.
“Jika dilanjutkan, modifikasi apa yang perlu dilakukan? Jika dihentikan, adakah program alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat RT?” jelas Yakub.
Ia menegaskan pentingnya desain kebijakan yang tidak bergantung pada figur semata.
“Jangan sampai program yang sudah berjalan ini hanya bergantung pada figur. Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapapun pemimpinnya, arah pemberdayaan masyarakat tetap jelas,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Probebaya juga tidak luput dari berbagai kritik. Sejumlah isu belakangan mencuat, mulai dari persoalan transparansi anggaran, keterbatasan sasaran, hingga potensi elite capture di tingkat RT.
Yakub menyebut diskusi publik ini justru ingin membedah persoalan tersebut secara terbuka dan konstruktif. Beberapa isu yang akan menjadi bahan bahasan antara lain:
- Kritik transparansi pengelolaan anggaran
- Risiko penguasaan program oleh kelompok tertentu di tingkat RT
- Kualitas SDM pengelola yang belum merata
- Dominasi pembangunan infrastruktur kecil dengan dampak ekonomi yang masih lemah
- Indikator keberhasilan yang terlalu administratif
- Minimnya evaluasi independen
- Potensi program dijadikan alat pencitraan politik
“Kalau ada celah, mari semua pihak bisa surakan untuk kita perbaiki. Kalau ada kekurangan, ayo dikuatkan. Tapi kalau memang ada desain yang harus diubah, ya kita rumuskan bersama. Ini forum terbuka, bukan forum penghakiman,” kata Yakub.
Diskusi publik ini juga dirancang sebagai ruang untuk menguji sejauh mana figur-figur potensial pemimpin Samarinda memahami Probebaya secara substansial, bukan sekadar sebagai program populer.
Peserta yang diundang berasal dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, Pokja 30, perwakilan RT, anggota partai politik, mahasiswa, LSM, hingga insan pers.
Menurut Yakub, keberlanjutan program berbasis masyarakat tidak boleh ditentukan oleh kalkulasi elektoral semata.
“Program ini menyentuh dapur warga, jalan gang warga, dan ruang hidup warga. Maka diskusinya harus jujur dan berbasis data. Kalau mau dimodifikasi, harus lebih berdampak. Kalau mau diganti, harus lebih baik,” ujarnya.
Salah satu kritik yang mengemuka adalah dominasi Probebaya pada pembangunan infrastruktur skala kecil, sementara dampak ekonomi langsung bagi warga dinilai belum optimal. Namun bagi Yakub, hal ini justru membuka ruang penguatan ke depan.
Ia menilai Probebaya dapat didorong lebih progresif, misalnya melalui penguatan ekonomi mikro di tingkat RT, pelatihan berbasis kebutuhan lokal, hingga integrasi dengan program UMKM kota.
“Probebaya jangan berhenti di fisik. Ia harus naik kelas menjadi program yang juga memperkuat ekonomi keluarga di tingkat RT,” ucapnya.
Diskusi publik yang akan digelar di lingkungan Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut dirancang menggunakan metode panel interaktif, sesi tanya jawab terarah, hingga perumusan catatan kritis dan rekomendasi kebijakan. Tujuannya, memastikan keberlanjutan kebijakan pembangunan tidak bergantung pada figur semata, melainkan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Bagi Yakub, Probebaya merupakan cermin bagaimana kebijakan publik diuji di level paling bawah.
“Kalau kebijakan benar-benar hidup di RT, maka ia tidak boleh rapuh saat pergantian kekuasaan. Samarinda butuh program yang tahan uji, bukan sekadar populer,” tutupnya. (Rzl)
