Kolaborasi Pemkab Banjar dan Perusahaan Atasi Dampak Banjir Alalak Padang, Warga Nyatakan Siap Relokasi
Martapura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar kembali mengadakan audiensi bersama perwakilan tokoh masyarakat Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, dan perwakilan perusahaan swasta pada Rabu (18/2/2026).
Pertemuan yang berlokasi di Aula Mini Barakat lantai 2, Kantor Bupati Banjar ini bertujuan untuk mempertegas komitmen pemerintah serta mensinergikan langkah bersama pihak swasta dalam menanggulangi dampak pascabanjir di wilayah tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, H. Yudi Andrea, memaparkan bahwa diskusi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tingkat provinsi sebelumnya. Melalui audiensi ini, masyarakat berharap Pemkab Banjar dapat memastikan kehadirannya dalam merumuskan strategi penanganan yang komprehensif.
”Kegiatan hari ini mereka meminta perkuat komitmen pemerintah daerah untuk sama-sama bisa memberikan kontribusi dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pascabanjir, khususnya di desa alalak padang,” ujar Yudi Andrea.
Sejak awal, pemerintah daerah memang telah bertekad untuk menggandeng pihak perusahaan guna membenahi desa-desa yang terdampak bencana. Terkait strategi penyelesaian masalah, Yudi memastikan bahwa tahapan-tahapannya telah dirancang secara matang.
”Jadi sudah ada langkah-langkah yang kita sampaikan seperti ini dulu sebelumnya baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya.
Dalam audiensi tersebut, terungkap sebuah perkembangan yang cukup melegakan bagi pemerintah. Masyarakat terdampak menyatakan persetujuannya apabila relokasi dijadikan opsi pamungkas untuk memutus rantai masalah banjir di tempat tinggal mereka.
”Kami ada kekhawatiran kemarin ketika memang pilihan terakhir adalah relokasi, takutnya ada penolakan. Ternyata hari ini mereka memberikan statement bahwa mereka siap, itu yang menjadi catatan kami hari ini,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Banjar telah memperpanjang masa transisi darurat hingga dua bulan ke depan untuk mengakselerasi proses pemulihan. Bersamaan dengan itu, pendataan faktual di lapangan terus digalakkan agar setiap intervensi kebijakan yang diambil tidak meleset dari sasaran.
”Kita ingin ada data realnya sehingga bisa mengembangkan untuk melakukan kebijakan lebih lanjut, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang agar tepat sasaran,” tegasnya.
Dari pihak swasta, sejumlah perusahaan yang hadir, termasuk PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM), mengutarakan kesiapan mereka untuk bahu-membahu dengan pemerintah. Koordinator Humas PT SSM, Fajrin, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program penanggulangan banjir ini.
”Terkait dalam solusi jangka pendek, jangka panjang, kami jujur saja ikut apa yang diarahkan oleh Pak Sekda tadi, dan tentu yang paling penting adalah penekanannya kolaborasi bersama dengan semua pihak dengan pemerintah daerah maupun pusat,” ucapnya.
Meskipun PT SSM terhitung sebagai entitas baru, Fajrin mengklaim pihaknya telah merealisasikan langkah awal, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan pendistribusian bantuan bahan pokok. Ke depannya, bantuan ini akan terus dimaksimalkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menanggapi dugaan yang menyebut perusahaannya turut menjadi pemicu banjir di kawasan tersebut, Fajrin meminta agar penilaian dilakukan secara objektif. Menurutnya, kesimpulan tidak boleh ditarik hanya bermodalkan asumsi, mengingat aliran sungai membentang dari hulu ke hilir dan terdapat banyak perusahaan tambang lain di area hulu.
”Kalaupun perusahaan dibebankan sebagai penyumbang banjir, itu perlu kajian-kajian yang mendalam dari semua pihak, ada kajian teknisnya, kemudian dari pihak pemerintahan juga membuat kajian secara detail dan mendalam terkait itu,” tegasnya.
