Pemkab Banjar Evaluasi Kinerja 2025: Sekda Tuntut Perbaikan Nyata dan Respon Cepat Isu Publik
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melangsungkan Rapat Evaluasi Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang mengupas capaian pembangunan ini diselenggarakan pada Kamis (19/2/2026) sore bertempat di Aula Barakat, Martapura.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, Yudi Andrea, hadir mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur untuk membuka acara, didampingi oleh Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq. Rapat ini melibatkan seluruh elemen pemerintahan daerah, mulai dari para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jajaran camat, hingga pejabat struktural di lingkup Pemkab Banjar.
Saat membacakan pesan tertulis Bupati, Sekda menerangkan bahwa evaluasi ini merupakan tahap esensial untuk mengukur sinkronisasi antara realisasi program kerja sepanjang 2025 dengan target yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan utama perbaikan kinerja tahun 2026 dan penyusunan perencanaan tahun 2027 agar lebih tepat sasaran. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan dedikasi selama tahun 2025,” ujar Yudi.
Yudi juga memberikan arahan tegas kepada para pimpinan SKPD untuk segera menelusuri akar masalah dari program-program yang meleset dari target. Ia menuntut adanya rumusan solusi yang konkret dan cepat tanggap demi peningkatan performa di tahun-tahun mendatang.
Meski demikian, apresiasi setinggi-tingginya turut diberikan kepada sejumlah perangkat daerah yang sukses mencapai, atau bahkan melampaui, target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025.
“Capaian ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pengendalian yang efektif, target kinerja dapat tercapai bahkan terlampaui,” katanya.
Selain berfokus pada realisasi target, Sekda juga memberikan catatan khusus terkait optimalisasi penyerapan anggaran di masing-masing SKPD. Menanggapi polemik proyek pekerjaan yang sempat viral di media sosial, Yudi menekankan pentingnya kecepatan respons pemerintah terhadap keluhan atau isu yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, saya mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang, baik pada sisa tahun berjalan maupun pada tahun-tahun mendatang,” pinta Yudi.
