Percepatan Efektivitas Anggaran, Pemkab Banjar Evaluasi Progres Fisik dan Keuangan Daerah
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar terus bergerak cepat memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Kegiatan Periode 30 April 2026, yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, H. Yudi Andrea, di Aula Barakat Martapura pada Selasa (19/5/2026) pagi.
Agenda penting yang diinisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banjar ini turut dihadiri oleh Plt Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, Kabag Adpem, serta seluruh Kepala Sub Bagian Perencanaan dari tiap perangkat daerah.
Dalam arahannya, Sekda Yudi Andrea menjelaskan bahwa evaluasi berkala ini merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Regulasi ini dirancang sebagai kompas untuk memonitor capaian kinerja, baik dari sisi fisik maupun realisasi keuangan di lingkungan Pemkab Banjar.
“Pengendalian dan evaluasi pembangunan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan kebutuhan nyata dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang kita kelola memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Data yang akurat, tepat waktu, dan terukur adalah fondasi pengambilan kebijakan yang baik,” ujar Yudi Andrea menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
Mengingat skala pembangunan di Kabupaten Banjar yang kian luas dan dinamis, Yudi mengingatkan pentingnya sistem pengawasan yang solid guna meminimalisir risiko di lapangan.
“Sebagaimana kita ketahui, seluruh perangkat daerah diminta untuk menyampaikan Rekap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Data Pelaksanaan Paket Pekerjaan dengan isian data sampai 30 April 2026. Diharapkan, seluruh perangkat daerah dapat menyusun dan menyampaikan data tersebut secara objektif, transparan dan sesuai kondisi lapangan,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Sekda Banjar menegaskan bahwa validitas data yang dilaporkan oleh setiap instansi akan menjadi penentu arah kebijakan dan penyusunan anggaran di masa depan, baik untuk tahun berjalan maupun periode berikutnya.
“Karena itu, forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan langkah, dan memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil,” pungkasnya.
