Dampak Karhutla dan ISPA Meluas, Pemkab Banjar Resmi Naikkan Status Menjadi Tanggap Darurat
MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar secara resmi menyepakati peningkatan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Siaga menjadi Tanggap Darurat. Langkah tegas ini diambil merespons lonjakan kejadian karhutla, meluasnya lahan yang terbakar, serta dampak kekeringan dan kabut asap yang kian mengancam kesehatan masyarakat hingga mengganggu aktivitas pendidikan.
Keputusan strategis tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, di Aula Mini Barakat, Martapura, Jumat (9/10/2026) pagi. Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi teknis terkait, serta perwakilan organisasi relawan penanggulangan bencana.
Sekda Banjar, H. Yudi Andrea, menjelaskan bahwa eskalasi sebaran titik panas (hotspot) di lapangan menjadi pertimbangan utama penetapan status baru ini agar penanganan bencana dapat bergerak lebih fleksibel dan terukur.
“Peningkatan status menjadi tanggap darurat ini penting agar seluruh instansi terkait dan tim satuan tugas memiliki ruang gerak yang lebih cepat dan terkoordinasi. Kita perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada untuk menekan dampak karhutla, baik terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat,” tegas Yudi.
Dalam forum rapat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, memaparkan data perkembangan karhutla sejak pertengahan Juni hingga mencapai puncaknya pada September. Berdasarkan rekapitulasi penanganan sejak 15 Juli hingga awal Oktober 2026, akumulasi luas lahan terbakar telah mencapai sekitar 6.301 hektare yang tersebar di 19 kecamatan.
Selain kebakaran lahan, dampak kemarau panjang juga memicu krisis air bersih di 72 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Paparan asap pekat pun mulai memicu masalah kesehatan serius bagi warga.
“Selain luasnya lahan yang terbakar, kita juga menghadapi dampak kekeringan dan kabut asap. Tercatat sebanyak 798 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kondisi ini membutuhkan penanganan yang cepat, terpadu dan berkelanjutan,” ungkap Wasis.
Memburuknya kualitas udara turut berdampak langsung pada sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar mencatat sebanyak 127 sekolah terpaksa menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara penuh dari rumah, 17 sekolah memberlakukan skema PJJ kombinasi dengan pengaturan masuk siang, serta 300 sekolah melakukan penyesuaian jam masuk untuk menghindari paparan asap pagi hari.
Dengan ditetapkannya status Tanggap Darurat ini, Pemkab Banjar dapat mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), memperkuat sinergi lintas sektor, serta mengintensifkan operasi pemadaman udara (water bombing) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
