BANJARMASIN – Siapa yang menjamin pangan masyarakat di tengah ancaman perubahan iklim, alih fungsi lahan, hingga persoalan distribusi? Pertanyaan kritis ini menjadi sorotan dalam Seminar Nasional Forum Publik 2026 yang digelar Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Jumat (9/10/2026).
Mengusung tema “Ketahanan Pangan Nasional: Tantangan, Kebijakan, dan Strategi Masa Depan Indonesia” dengan tajuk “Siapa yang Menjamin Pangan Kita?”, seminar yang berlangsung di Lecture Theatre FISIP ULM tersebut mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas masa depan ketahanan pangan Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri Rektor ULM Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F., S.H., Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR., S.Far., Apt., M.M., Dekan FISIP ULM Dr. Irwansyah, S.Sos., M.Si., serta Founder Arboretum Ayu Tirta Chendrawan Sugianto. Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., yang diharapkan dapat memberikan perspektif pemerintah mengenai tantangan dan arah kebijakan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Rektor ULM Iwan Aflanie menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari jumlah produksi atau ketersediaan beras dan bahan makanan lainnya. Persoalan pangan juga berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi, tata kelola pemerintahan, kelestarian lingkungan, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, hingga stabilitas sosial.
“Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan produksi pangan atau ketersediaan beras dan bahan makanan lainnya. Persoalan pangan jauh lebih luas karena berkaitan dengan ekonomi, kebijakan fiskal, lingkungan hidup, perubahan iklim, distribusi, kesejahteraan masyarakat, bahkan stabilitas sosial dan negara,” ungkapnya.
Menurut Iwan, dari perspektif administrasi publik, ketahanan pangan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan kebijakan terintegrasi dari sektor produksi, distribusi hingga pengolahan pangan, didukung koordinasi antarlembaga, perencanaan matang, serta penggunaan data yang akurat. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu agar kajian pertanian, ekosistem, dan tata kelola air dapat terhubung dengan kebijakan publik yang efektif.
Ia menambahkan, komitmen ULM dalam mewujudkan Kampus Berdampak harus diwujudkan melalui hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian akademik. Hal tersebut sejalan dengan motto ULM, “Think, Act, and Impact”, yakni berpikir berdasarkan ilmu pengetahuan, bertindak dengan integritas, serta menghasilkan perubahan terukur yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan dan Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si., menyampaikan bahwa ketahanan pangan memiliki arti strategis bagi daerah, terutama karena Kalimantan Selatan memiliki lahan rawa dan pasang surut yang menjadi salah satu sumber produksi beras. Namun, potensi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pengelolaan tata air, alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, hingga perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi.
Ariadi menilai, berbagai tantangan tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat, koordinasi antarlembaga, perencanaan yang matang, serta data akurat agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga menyoroti peran lulusan Administrasi Publik dalam mendukung perumusan kebijakan melalui penelitian, kajian akademik, dan kolaborasi dengan perangkat daerah. Ketua Pelaksana Seminar Nasional Forum Publik 2026, Khayatu Azzahra, berharap kegiatan ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan pangan nasional.
Melalui Forum Publik 2026, ULM mendorong agar diskusi mengenai ketahanan pangan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut menjadi kolaborasi dan rekomendasi kebijakan yang konkret. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan sekaligus menjamin kebutuhan pangan masyarakat Indonesia di masa depan.
