BANJARBARU – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar menggelar pertemuan Publikasi Stunting Tingkat Kabupaten Tahun 2025 di Hotel Rodhita, Banjarbaru, Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan data terbaru sekaligus menjadi bahan evaluasi strategis dalam penanganan kasus stunting di daerah tersebut.
Berdasarkan data yang dipublikasikan, angka stunting di Kabupaten Banjar tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinkes Kabupaten Banjar, dr. Widya Wiri Utami, mengungkapkan bahwa data tersebut diambil berdasarkan capaian tertinggi kunjungan ke Posyandu yang ditarik pada bulan Agustus 2025.
”Berdasarkan data yang kita publis hari ini, hasilnya cenderung naik dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk juga hasil SSGI 2023 ke 2024 yang mengalami kenaikan,” ujar dr. Widya usai acara.

Widya merincikan, pada tahun sebelumnya angka stunting berada di posisi 24,3. Namun, pada tahun 2025, angka tersebut bergerak naik menjadi 26,3.
”Jadi naik 2 poin. Walaupun ada kenaikan dan banyak kendala di lapangan, pastinya semua sudah bekerja keras, termasuk Bappeda, PMD, Dinsos P3AP2KB, dan Dinas Kesehatan,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi kesehatan, Dinkes berfokus pada intervensi spesifik yang dilaksanakan oleh Puskesmas di wilayah kerja kecamatan. Dalam publikasi ini, pihak Dinkes juga mengundang perwakilan dari lima kecamatan yang tercatat memiliki kasus stunting cukup tinggi, serta SKPD terkait seperti Diskominfo dan Bappedalitbang untuk membantu penyebarluasan informasi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti M. Kholdani, menjelaskan bahwa publikasi ini merupakan aksi ke-7 dari 8 aksi konvergensi stunting. Data yang dipaparkan bersumber dari tarikan aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).

Menurut Kholdani, publikasi data ini sangat krusial karena berfungsi sebagai evidence base (basis bukti) untuk perencanaan program selanjutnya, baik di level kabupaten, kecamatan, hingga desa.
”Harapan kita, dengan adanya publikasi data ini, akan menjadi dasar untuk kita menindaklanjuti hasil kerja selama ini. Misalnya, kita akan evaluasi terhadap upaya penanganan stunting,” jelas Kholdani.
Ia menegaskan bahwa penurunan stunting tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Banjar. Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang saat ini sedang digodok, di mana penanganan stunting masuk sebagai program strategis.
”Kehadiran kawan-kawan hari ini, termasuk dari lima kecamatan lokus stunting, menunjukkan komitmen kita, baik dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, untuk berupaya bersama-sama menurunkan angka stunting di Kabupaten Banjar,” pungkasnya.


