Kotabaru – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Kotabaru menggelar aksi demo damai ke Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bertempat di ruang Oproom, Selasa (17/05/2022).
Puluhan Petani Sawit yang berorasi ini menyampaikan aspirasinya berupa tuntutan kepada Pemerintah Daerah Kotabaru.
Ada lima tuntutan yang disampaikan oleh petani sawit Kotabaru (APKASINDO) yakni
1. selamatkan dan lindungi petani khususnya petani kelapa sawit swadaya berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2013.
2. Presiden RI mencabut/meninjau kebijakan moratorium larangan ekspor CPO dan produk turunannya.
3. Menteri pertanian RI mencabut/ Revisi Permentan nomor 1 tahun 2018 agar ada kesetaraan/kesamaan antara petani kelapa sawit mitra dan petani kelapa sawit swadaya.
4. Seluruh pabrik kelapa sawit PKS wajib menerima atau membeli TBS milik petani dengan harga sesuai ketentuan dinas pertanian provinsi Kalimantan Selatan.
5. Mengusut tuntas pihak pihak yang telah membuat kebijakan sepihak penurunan harga TBS milik petani sejak tanggal 25 April 2022.
Koordinator umum aksi Khairul Sani mengatakan, pihaknya berterimakasih lantaran aspirasi mereka diterima dengan baik.
“Aspirasi kami diterima dengan baik oleh pemkab dan DPRD Kotabaru. Mudah-mudahan kedepannya aspirasi petani kelapa sawit ini bisa tersampaikan dengan baik, untuk kepentingan petani kedepannya,” ungkapnya.
Sementara itu juga Sekda Kabupaten Kotabaru H Said Akhmad mengatakan, kesepakatan pada hari ini tentunya harus kita tindak lanjuti karena tugas pemerintah daerah mengayomi petani swadaya wabil khusus di daerah kita, jangan sampai dipermainkan oleh PKS yang nakal.
“Hal ini akan kita lakukan sesuai pernyataan sikap yang hari ini kita tanda tangani bersama dan akan kita kirim ke Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Sekda.
Lebih jauh lagi Sekda Kabupaten Kotabaru mengatakan, jangan sampai ini berlarut-larut sehingga sangat merugikan petani sawit di Kotabaru, semoga aspirasi kita bisa didengar oleh pemerintah pusat.
“Karena Indonesia adalah pengimpor terbanyak di dunia. Mudah-mudahan gubernur kita dapat bisa menyampaikan pada pemerintah pusat,” harap Said Ahmad.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan, pertemuan hari ini terkait atas dasar larangan ekspor CPO yang berimbas harga TBS petani kelapa sawit di Kotabaru.
“Tentu dengan anjlok nya harga ini sangat merugikan petani sawit kita, tentu ketika Petani sawit kita dirugikan pasti mereka mengadukan nya ke Pemerintah Daerah,” Ujar Sairi.
Dikatakannya pula Tugas pemerintah daerah wajib melindungi petani terkhusus di daerahnya. Hari ini kita sudah duduk bersama semua permasalahan sudah disampaikan.
“Pemerintah daerah segera membuat tim satgas pengawasan terkait dengan harga TPS kepada PKS. seharusnya pemerintah daerah melalui BUMD atau Perusda mempunyai PKS sendiri yang akan menampung buah petani sawit yang ada di Kotabaru, agar tidak terjadi diskriminasi antara petani swadaya dan petani plasma,” harapnya.
Demo damai tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kotabaru H. Said Ahmad, Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muklis, Kabag OPS Polres Kotabaru Kompol Agus Rusdi Sukandar, Kasat Reskrim Polres Kotabaru Abdul Jalil, Plt Dinas Pertanian Kotabaru Ahmad Junaidi dan para anggota APKASINDO Kabupaten Kotabaru.
