KOTABARU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru, melaksanakan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu partisipatif, di Hotel Grend Surya Kotabaru, sejak Sabtu 3 ferbruari hingga 4 februari 2024.
Dalam acara tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Kotabaru Rony Syafriansyah, didampingi Komisioner Bawaslu yang diikuti oleh Tokoh agama FKUB, awak media Kotabaru, BEM Kotabaru dan organisasi masyarakat.
Ketua Bawaslu Kotabaru, Rony Syafriansyah mengatakan, sosialisasi ini dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024.
“Karena tinggal 11 hari lagi pelaksanaan pemilu, sudah kita laksanakan banyak hal yang harus di awasi, selain sisa tahapan kampanye juga akan menghadapi masa tenang dan disitu sangat krusial, yang acara puncaknya adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” ujarnya.
Dia mengharapkan partisipasi dari semua pihak baik itu pemerintah daerah maupun elemen masyarakat seperti ormas, kemudian mahasiswa, kelompok masyarakat keagamaan dan khususnya para media.
”Kepada media, saya mengucapkan terimakasih sekali atas kehadirannya, kami harapkan bisa membantu Bawaslu karena kami terbatas pada telinga,mata, tangan dan kaki kami,” tuturnya.
Melalui sosialisasi ini lanjutnya, sisa tahapan pemilu kiranya semua pihak bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, karena pihaknya sadar, pemilu tidak serta merta berjalan dengan lancar dengan tertib, jurdil tanpa partisipasi seluruh masyarakat.
Dia juga berharap tidak hanya pengawasan tapi insan pers di Kabupaten Kotabaru mampu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru untuk hadir di TPS.
”Jangan sampai golput jangan sampai mereka tidak hadir ke TPS sehingga partisipasi pemilih kita mudah mudahan bisa diatas 80 persen,” ungkapnya.
Herry seorang peserta sosialisasi mengatakan, peran masyarakat dalam mengawasi sangat diperlukan karena jumlah pengawas di lapangan tidak sebanding dengan yang diawasi, sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan pemilu.
“Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan hendaknya memahami larangan dalam penyelenggaraan pemilu dan turut mengawal setiap prosesnya disamping menghindari hoax atau berita bohong,” pungkasnya.
Penulis M.Nasaruddin
Editor : AS Pemil
