Martapura – Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (23/7/2025) siang.
Rakor yang dilaksanakan serentak untuk seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan ini membahas langkah-langkah strategis dalam mencegah tindak pidana korupsi, khususnya pada sektor perencanaan dan penganggaran.
Di Kabupaten Banjar, kegiatan ini dipusatkan di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Lantai 2. Turut hadir Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana beserta jajaran anggota dewan, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, Inspektorat, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banjar.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, dalam paparannya menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk menampilkan kondisi riil dari proses perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin menunjukkan wajah sebenarnya dari proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Kalsel. Bukan hanya soal format administrasi, tapi soal potensi risiko korupsi yang harus kita cegah bersama,” ujar Ely.
Ia juga menyampaikan bahwa KPK kini tidak lagi hanya menunggu laporan dari daerah, namun aktif melakukan mitigasi risiko sejak tahap awal, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Menurut Ely, hampir 90 persen potensi kerugian keuangan negara terjadi pada tahap perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, sektor ini menjadi fokus utama KPK dalam pencegahan.
Lebih lanjut, KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jika perencanaannya sudah tepat, maka potensi korupsi bisa ditekan secara signifikan,” pungkasnya.
