MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUMPP) memperketat proteksi terhadap konsumen menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Fokus utama pengawasan kali ini menyasar belasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di berbagai kecamatan.
Langkah preventif ini diambil guna menjamin kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Plt Kepala DKUMPP Banjar, Linda Yuniarti, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan kewajiban undang-undang.
“Pengawasan dan penyidikan SPBU ini rutin kami laksanakan setiap tahun, untuk memastikan konsumen dan pelaku usaha terlindungi,” ujar Linda di sela-sela inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Senin (8/12/2025) pagi.
Dalam pelaksanaannya sepanjang Desember 2025, tim DKUMPP bergerak baik secara mandiri maupun bersinergi dengan Polres Banjar menyisir 16 titik SPBU. Lokasi pemeriksaan mencakup wilayah Kecamatan Martapura, Karang Intan, Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Astambul, hingga Mataraman.
Tim di lapangan memeriksa secara detail mulai dari identitas pompa ukur, kesesuaian volume BBM, keutuhan segel tera, hingga pengecekan instalasi kabel (wiring) untuk mendeteksi alat tambahan ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh tersebut, Linda menyampaikan kabar baik terkait kepatuhan SPBU di wilayahnya.
“Alhamdulillah, hari ini kami melakukan pengawasan pada tiga lokasi SPBU dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan, dari hasil pengawasan kami, semua SPBU di Kabupaten Banjar dinyatakan aman. Tidak ada indikasi adanya kecurangan,” tegasnya.
Meski tidak ditemukan pelanggaran, Linda tetap memberikan peringatan keras kepada para pengusaha SPBU agar mempertahankan integritas dalam berbisnis dan tidak mencederai kepercayaan publik.
“Jangan sampai merugikan konsumen. Mari bersama menjaga nama baik Kabupaten Banjar yang dikenal sebagai daerah religius,” ungkapnya.
Di sisi lain, Linda juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam membeli bahan bakar. Ia menekankan agar warga tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar mengenai ketersediaan stok.
“Jangan panic buying terutama untuk BBM. Hal tersebut justru bisa menyebabkan kelangkaan yang akhirnya merugikan masyarakat sendiri,” katanya.
Upaya pemerintah daerah ini disambut positif oleh pelaku usaha. Pengawas SPBU Padang Panjang Karang Intan, Ahmad Rifani, menyatakan dukungannya terhadap audit lapangan ini demi menjaga standar pelayanan, akurasi takaran, dan kualitas produk.
Pihaknya juga memastikan kesiapan operasional menghadapi lonjakan permintaan yang biasa terjadi di akhir tahun.
“Kami juga telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal selama Nataru. Saat ini kebutuhan BBM cenderung meningkat, sehingga kami telah mengambil langkah-langkah antisipatif menjaga ketersediaan stok BBM,” terang Ahmad.
Mengakhiri keterangannya, Ahmad mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“SPBU kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, terutama pada momentum libur Nataru,” tutupnya.
