Banjarbaru – Ratusan masyarakat adat dari berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan menggelar aksi damai menolak rencana pembentukan Taman Nasional Meratus di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Jum’at (15/8/2025). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan Meratus untuk sumber pangan, air, dan kelangsungan hidup.
Ketua AMAN Kalimantan Selatan, Rubi, mengatakan masyarakat adat mendukung kajian terbuka, namun meminta agar usulan dihentikan sementara.
“Kami meminta usulan Taman Nasional ini di stop dulu sampai kajian keluar. Pak Gubernur sudah menyampaikan akan mengundang organisasi sipil dan masyarakat adat untuk bersama-sama ke Jakarta membicarakan ini dengan kementerian,” tegasnya.
Rubi juga menyinggung pentingnya percepatan pengakuan masyarakat adat melalui perda.
“Kami menunggu komitmen itu. Ada banyak masyarakat adat di Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjar, Tapin, Hulu Sungai, Tabalong hingga Balangan. Mereka semua menunggu agar segera diakui dan dilindungi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, menilai konsep taman nasional tidak tepat diterapkan di Pegunungan Meratus.
“Kami sudah melakukan kajian. Masyarakat adat di Meratus justru lebih sejahtera dengan hutan yang mereka kelola secara turun-temurun. Mereka dapat pangan, papan, dan air dari alam. Konsep konservasi negara seringkali justru menyingkirkan masyarakat adat,” jelasnya.
Rafiq juga menegaskan bahwa usulan ini harus dihentikan agar tidak menimbulkan konflik seperti yang pernah terjadi di daerah lain.
“Banyak contoh di Taman Nasional lain, masyarakat adat terusir karena tidak boleh lagi beraktivitas di zona inti. Kami mencegah agar itu tidak terjadi di Meratus,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi massa, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin hadir langsung menemui pengunjuk rasa. Ia memastikan bahwa masyarakat adat tidak akan kehilangan tanah dan ruang hidupnya.
“Saya jamin masyarakat adat tidak akan digusur. Kalau sampai digusur, lebih baik saya berhenti jadi gubernur,” tegas Muhidin.
Muhidin menjelaskan, pemerintah provinsi justru ingin hadir membantu masyarakat adat agar tetap bisa bertani dan berladang di tanah leluhur mereka.
“Pemerintah ingin yang terbaik. Kalau nanti ada program taman nasional, itu bukan untuk menyakiti masyarakat adat, tapi agar mereka bisa tetap bertanam, berladang, dan bahkan mendapat bantuan. Saya ingin kita cari solusi bersama,” jelasnya.
Untuk mencari titik terang, Gubernur Muhidin juga mengajak perwakilan masyarakat adat serta organisasi sipil untuk berangkat bersamanya ke Jakarta.
“Mari kita sama-sama ke kementerian. Kita bicarakan langsung agar jelas, supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya.
