Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025, Dinas PMD menargetkan Posyandu dapat menjadi pusat layanan terpadu lintas sektor di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, menjelaskan bahwa penguatan peran Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang SPM: Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.
“Tujuan utama kita adalah membangun sinergi antar-bidang agar Posyandu mampu menjadi koordinator lapangan yang menghubungkan berbagai kebutuhan masyarakat, tidak hanya di bidang kesehatan,” ujar Iwan dalam kegiatan yang digelar di Banjarmasin, Kamis (6/11/2025).
Menurut Iwan, integrasi lintas sektor menjadi kunci sukses implementasi Posyandu 6 Bidang SPM. Melalui koordinasi yang solid antarinstansi, Posyandu diharapkan berkembang menjadi simpul pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Kita ingin semua unsur pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam mendukung kinerja Posyandu. Kolaborasi inilah yang akan menjadi fondasi pelayanan publik yang benar-benar terintegrasi,” tambahnya.
Selain memperkuat sinergi antarbidang, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader Posyandu. Iwan menegaskan, kader bukan hanya pelaksana teknis di bidang kesehatan, melainkan juga agen pembangunan di tingkat akar rumput.
“Kader tidak sekadar menimbang balita. Mereka harus mampu menjadi pendata, edukator, dan pelapor kebutuhan masyarakat di keenam bidang SPM. Pelatihan ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam identifikasi, advokasi, dan pelaporan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah desa atau kelurahan,” jelasnya.
Program Posyandu 6 Bidang SPM juga diarahkan untuk mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan. Dengan cakupan layanan yang lebih luas dan basis data yang akurat, Posyandu diharapkan menjadi instrumen vital dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin.
“Data yang dikumpulkan kader harus valid agar intervensi dan bantuan sosial tepat sasaran. Dengan demikian, Posyandu bisa berperan nyata dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah,” tegas Iwan.
Melalui pendekatan kolaboratif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, Dinas PMD Kalsel optimistis Posyandu 6 Bidang SPM akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan di Banua.
