SAMARINDA. Adanya rencana penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan turut menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Oleh sebab itu, Kepala Disdikbud Kaltim, Muhammad Kurniawan menyebut bakal berupaya untuk mencari solusi dan menyusun strategi terhadap nasib para guru honorer.
Kurniawan mengatakan, pihaknya akan berusaha untuk memaksimalkan nasib para guru honorer melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru pada tahun depan. Dalam hal ini, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim.
Langkah perekrutan guru honorer menjadi PPPK guru dinilai Disdikbud Kaltim sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan yang ada di antara guru. Khususnya untuk mereka yang sudah lama mengabdi sebagai guru honorer.
Dia menyebut, koordinasi dengan pihak KBD Kaltim dianggap penting karena untuk memastikan posisi guru tertentu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan formasi yang tersedia. Pemetaan guru, ujar Kurniawan, akan menjadi strategi utama yang dilakukan pihaknya.
“Pemetaan kekurangan guru dan strategi terbaik untuk mengisi posisi tersebut dengan formasi yang tepat menjadi fokus kami,” ucapnya pada awak media.
Kurniawan juga menyebut, perekrutan guru PPPK itu juga akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan Pemprov Kaltim. Meski begitu, dia berharap melalui perekrutan PPPK guru maka akan menyumbang peningkatan terhadap jumlah guru di Kaltim.
“Melalui langkah ini, kami berharap pertumbuhan jumlah tenaga pengajar di Kaltim dapat meningkat ke depannya,” bebernya.
Disdikbud Kaltim sangat amat berharap agar jumlah guru di Kaltim akan semakin meningkat di kemudian hari. Sebab mengacu pada data yang dihimpun Disdikbud Kaltim, saat ini ada 1.192 guru PPPK yang tersebar di Kaltim. Lalu pada 2023 ada penambahan sebanyak 75 orang.
“Tahun depan, rencananya akan ada penambahan guru PPPK sebanyak 2.450,” pungkasnya.
