BANJARBARU – Ditreskrimum Polda Kalsel melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang senilai Rp 1,35 miliar dalam pengurusan peningkatan sertifikat tanah yang menyeret terlapor RF dan oknum notaris berinisial N.
Kelanjutan proses hukum ini setelah penyidik bersama perwakilan dari 3 kelurahan Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Timur serta Landasan Ulin Selatan dan kuasa hukum pelapor Dr. Fauzan Ramon, S.H., M.H., melakukan pengecekan tanah atau lahan di perbatasan Liang Anggang Banjarbaru dan Tanah Laut, Rabu (19/2/2025) pagi.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan titik koordinat, batas lahan, serta status lahan seluas sekitar 100 hektar yang kini bergulir ke ranah pidana.
Kasi Pemerintah Kelurahan Landasan Ulin Timur, Hanna Susanti menyampaikan pihaknya memenuhi undangan dari Polda Kalsel untuk pendampingan pengecekan.
“Jadi sementara ini kami hanya melakukan pendampingan pengecekan lahan yang bermasalah. Kami sifatnya membantu kepolisian dalam proses penyelidikan,” ucapnya kepada awak media.
Sementara salah seorang saksi, Fansuri menyatakan sebelumnya kedua terlapor diberikan amanah untuk memproses pengurusan peningkatan namun hingga berjalan sealam dua tahun belum juga dirampungkan.
“Tidak ada satupun yang selesai proses pengurusan peningkatannya padahal sudah berjalan dua tahun,” ucapnya.
Fansuri bilang pemilik lahan sedianya sudah menyerahkan uang sebesar Rp1,35 miliar sesuai yang diminta kedua terlapor untuk memproses peningkatan legalitas.
“Tak hanya itu, sebelumnya kami juga malah digugat perdata oleh terlapor, tapi gugatan tersebut kandas. Kita merasa dirugikan jadi kita laporkan lewat hukum pidana,” paparnya.
Sebelumnya pada 17 Oktober 2024 lalu, Agustin Jumaidah melaporkan RF dan N dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.
Pasalnya, proses pengurusan peningkatan legalitas 58 sporadik menjadi SHGB tak kunjung selesai padahal terlapor telah melakukan pembayaran total Rp1,35 miliar rupiah.
Pelaporan dugaan tindak pidana ini sendiri bukan ujug-ujug begitu saja, sebab pelapor melalui kuasa hukumnya Dr. Fauzan Ramon, S.H., M.H., telah melayangkan somasi dua kali kepada pengacara terlapor.
Namun, somasi tersebut justru direspon pengacara terlapor dengan menganggap persoalan ini hanya sebatas hukum perdata dan bukan pidana.
“Setelah mendapat respon seperti itu, klien kita akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur pidana dan meminta keadilan,” beber pengacara Dr. Fauzan Ramon, S.H., M.H.
Lebih lanjut, Fauzan berharap penanganan proses hukum ini bisa segera tuntas, dan memberikan keadilan bagi kliennya.
“Karena ini pidana dan ada nilai kerugian yang juga tidak sedikit maka harapan kita harus segera diproses dan pembuktian hingga ke pengadilan. Dan sementara ini kita masih menerapkan asas praduga tak bersalah,” tandas Fauzan Ramon.
