Dukung Efisiensi Nasional, Pemko Banjarbaru Resmi Terapkan Kebijakan WFH bagi ASN
BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah progresif dalam mendukung kebijakan efisiensi energi nasional. Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) terkait Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Banjarbaru berkomitmen menyelaraskan penghematan anggaran dengan optimalisasi kinerja pemerintahan.
Kebijakan ini merupakan respons cepat terhadap instruksi pemerintah pusat. Tujuannya jelas, menciptakan pola kerja yang lebih fleksibel dan adaptif, namun tetap berbasis pada output yang terukur serta penuh tanggung jawab.
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menegaskan bahwa transisi pola kerja ini dipastikan tidak akan menggerus kualitas pelayanan publik. Baginya, kepentingan masyarakat tetap berada di garda terdepan.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sedikit pun. Dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan publik, seperti sektor kesehatan dan perpajakan, tetap beroperasi normal sebagaimana mestinya,” tegas Erna Lisa Halaby.
Penerapan WFH ini dilakukan secara selektif dan proporsional. Pemko Banjarbaru ingin membuktikan bahwa efisiensi bukan berarti penurunan aktivitas, melainkan momentum untuk mendorong produktivitas ASN melalui skema kerja yang lebih modern.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Selatan yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk melakukan penghematan di wilayah masing-masing. Ia menepis anggapan adanya perbandingan kebijakan dengan pemerintah provinsi, melainkan menyebutnya sebagai bentuk sinergi linear antara pusat dan daerah.
Sebagai bentuk transparansi, pelaksanaan kebijakan ini akan dilaporkan secara berjenjang. Setelah Surat Edaran resmi diberlakukan, Pemko Banjarbaru akan menyampaikan progresnya kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk diteruskan ke pemerintah pusat sebagai bagian dari monitoring efisiensi nasional.
Melalui langkah strategis ini, Banjarbaru berharap dapat mengelola anggaran dan energi secara optimal. Komitmen daerah tetap teguh: menghadirkan birokrasi yang ramping, responsif, dan tetap prima dalam melayani kepentingan publik.
