SAMARINDA. Dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut andil dalam pembangunan IKN.
Untuk itu Kaltim harus mulai mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkompeten dan memiliki daya saing.
“Perkembangan ilmu-ilmu baru saat ini sangat cepat. Dalam beberapa bulan saja perkembangan ponsel sudah berubah. Kalau kita tidak bisa mengikutinya, akan tertinggal. Jadi tugas yang berat di Kaltim ini adalah menyiapkan manusia-manusia unggulan,” kata Politikus dan Penggiat Pendidikan Emir Moeis, pada acara kuliah umum bertajuk Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul dan Kesetaraan di Beberapa Aspek dalam Mendukung Provinsi Kalimantan Timur sebagai Episentrum Pertumbuhan Baru IKN Nusantara, di Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda Kalimantan Timur, Senin (30/10).
Dirinya menyebut, Kaltim dengan sumber daya alam yang dimilikinya, lanjutnya, bisa menjadi sokoguru atau fondasinya IKN Nusantara. Yang penting SDM nya ditingkatkan.
Untuk itu, Emir berharap Universitas Mulawarman harus menjadi lebih baik lagi bahkan harus bisa melebihi Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, UGM, dan perguruan tinggi lain di Pulau Jawa. Pasalnya Unmul berada di dekat IKN Nusantara.
Berbicara soal ketersediaan SDM yang perlu dipersiapkan adalah pendidikan. Melalui pendidikan dan pengajaran peradaban akan terbangun.
Melalui sekolah, siswa terdidik dan memiliki pengetahuan bagaimana menghadapi tantangan dunia baru dan budaya baru berkaitan dengan hadirnya IKN Nusantara.
Perhatian terhadap pendidikan harus dimulai dari usia dini. Untuk itu diperlukan sekolah (SD, SMP, SMA, PT) yang berkualitas baik dari segi infrastruktur maupun ketersedian tenaga pengajar (guru dan dosen).
Lembaga pendidikan tersebut harus merata di setiap kabutan/kota di Kaltim.
“Belum lama ini saya berkunjung ke sekolah dasar di Sepaku. Di sana cuma ada 1 guru bahasa Inggris di kecamatan. Komputer cuma ada 2. Sementara di Jakarta ada SD yang dwibahasa. Aduh! bagaimana ini? bagaimana nanti anak-anak di Sepaku bergaul dengan ana-anak di IKN,” bebernya.
Politisi yang pernah menjadi dosen teknik di Universitas Indonesia selama 29 tahun itu juga mengkhawatirkan anak-anak di kaltim jangan sampai merasa minder nantinya.
“Maka itu saya sampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun sekolah-sekolah unggulan di Sepaku dan daerah lain di kaltim. Berapa sih tidak mahal kok membangun sekolah berkualitas. Mulai dari membangun SD unggulan dulu deh. Tetapi setaraf dengan SD unggulan di Jakarta, misalnya Al Azhar, ” ujar Emir.
Emir juga menyinggung soal teknologi digital yang membuat perubahan merembet ke ilmu-ilmu lain. Ia juga menyinggung bagaimana hadirnya artificial intel
Emir juga mengutarakan kebanggaannya akan kalimantan Timur yang heterogen.
Ada orang dayak, melayu, kemudian datang bugis dan suku-suku lain. Itu menjadi kekuatan kaltim Sebagai orang asli dari Samarinda, Emir mengatakan
Selain masalah kualitas pendidikan, infrastruktur sekolah dan kesiapan membangun SDM unggul, Emir juga menyoroti pangan. Lulusan teknik industri ITB dan Lingkungan di Universitas Indonesia itu berharap Kaltim juga menyiapkan SDM yang menguasai teknologi pangan.
“Masalah air, tanah yang tidak subur, perikanan, pertanian, harus bisa diselesaikan dengan teknologi. Kita bisa belajar dari negara lain yang bisa mengolah tanah tidak subur dengan teknologi,” jelas Emir.
Dalam Kuliah umum yang dihadiri sekitar 150 mahasiswa-mahasiswi dari berbagai program studi itu, hadir pula pembicara Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Senat FKIP Universitas Mulawarman dan Sekretaris Dewan Pendidikan Kalimantan Timur, Dr. Sudarman, M.PD.
Menurut Sudarman, ada dikotomi terkait UU nomor 23 yang sudah memisahkan antara tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. SMA menjadi tanggung jawab provinsi, sementara SD, SMP menjadi tanggung jawab pemkab/pemkot.
“Permasalahnya pada kecukupan anggaran.Pemperov memiliki anggaran cukup besar, namun wilayah sekolah-sekolah yang dibina hanya SMA, SMK dan SLB. Sementara yang dikelola kabupaten/kota adalah SD dan SMP yang jumlahnya sangat banyak. Kesetaraan antara kabupaten satu dan lain juga tidak sama,” kata Sudarman.
Tunjangan penghasilan guru-guru di provinsi juga lebih besar bisa Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan. Tetapi kalau tunjangan SD dan SMP di kabupaten/kota Rp300 ribu sampai Rp700 ribu, tergantung kemampuan daerah masing-masing. “Jadi jomplang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudarman memaparkan salah satu hambatan terkait investasi pendidikan adalah guru bersertifikasi. Di Kaltim, untuk PAUD yang belum tersertifikasi masih 94,7%. Berarti yang sudah tersertifikasi baru 5,3%.
Untuk SD dan SMP yang belum tersertifikasi masih 63%, dan guru SMA yang belum tersertifikasi 59%, SMK 36%, dan guru-guru SLB masih 72% yang belum tersertifikasi.
“jadi yang harus digerakkan oleh pemerintah provinsi adalah mengakselerasi percepatan sertifikasi buat guru-guru. Karena sekarang ini banyak guru-guru tua menjelang pensiun, tapi guru-guru mudanya yang honorer. Ada satu sekolah guru ASNnya cuma 2, lainnya honorer dan kontrak. Hal-hal seperti ini yang harus diselesaikan, karena kalau tidak kita tidak punya guru,” ungkapnya.
Terkait membangun SDM yang unggul, Sudarman mengatakan, Kaltim harus mengembangkana infrastruktur pendidikan, yakni investasi dalam pendidikan formal & non-formal, meningkatkan aksesibilitas pendidikan di seluruh Kaltim, serta mengembangkan program pelatihan untuk kebutuhan khusus IKN.
“Kolaborasi antara universitas dan institusi riset juga harus digalakkan. Seperti halnya, kemitraan antara pemerintah dan lembaga pendidikan/universitas, Kerja Sama antara pemerintah Dan Lembaga Pendidikan, riset dan pengembangan yang dilakukan oleh universitas dan institusi riset di Kaltim dapat mendukung proyek-proyek pembangunan di IKN, ” jelasnya
